REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah menyebut kolaborasi tingkat global seperti forum G20 maupun kerja sama regional di ASEAN perlu diperkuat dan konsisten dilanjutkan. Hal ini diungkapkan dalam rangkaian pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada 7-8 April 2022 yang pada tahun ini berada pada keketuaan Kamboja.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ASEAN merupakan kawasan yang memiliki daya tahan di tengah pandemi dan Indonesia berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN sebesar 2,9 persen. Hal ini seiring Indonesia mampu tumbuh 3,69 persen pada tahun lalu.
"Tantangan pembangunan saat ini tidak dapat ditangani negara secara individu," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (11/4/2022)
Menurutnya ASEAN maupun Indonesia juga menahan kontraksi pada 2020, sebagian besar kawasan maupun negara mengalami kontraksi yang lebih berat, sehingga hal ini tidak terlepas dari respons kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
Sri Mulyani pun menyampaikan terdapat beberapa strategi Indonesia yang dapat dijadikan contoh bagi negara-negara ASEAN, yakni pelebaran defisit di atas tiga persen produk domestik bruto (PDB) selama tiga tahun setelah selama 15 tahun terakhir disiplin berada di bawahnya.
Kemudian, fleksibilitas APBN agar dapat responsif mendanai kebutuhan yang sangat prioritas saat kala pandemi yaitu kesehatan dan sosial, serta gotong royong atau burden sharing dengan pihak lain seperti pemerintah daerah terkait pelaksanaan program bantuan sosial dan Bank Indonesia terkait pendanaan penanganan pandemi.
Dalam konteks mobilisasi penerimaan perpajakan yang menjadi tantangan bagi kawasan ASEAN yang berkembang, Sri Mulyani menyampaikan kebijakan perpajakan tidak diarahkan penerimaan melainkan relaksasi selama pandemi. Namun ke depan seiring pemulihan, Pemerintah Indonesia merancang konsolidasi fiskal dengan hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi.
Dari sisi lain, komitmen Indonesia dalam pengendalian iklim juga semakin kuat, bahkan Indonesia bersama Bank Pembangunan Asia (ADB) sedang merancang Mekanisme Transisi Energi (ETM) untuk memensiunkan dini PLTU Batubara dan mengalihkannya ke Energi Baru Terbarukan (EBT).
Dia berharap bauran pembiayaan Bank Pembangunan Multilateral, swasta, mitra bilateral, dan lain-lain bisa semakin mendukung transisi yang adil dan terjangkau. Terkait digitalisasi dalam sektor jasa keuangan, seiring perkembangan teknologi saat ini, ASEAN diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan layanan keuangan digital, mulai dari teknologi yang digunakan hingga pengembangan produk keuangan baru.
Selain itu, kerja sama keuangan ASEAN untuk mengintegrasi keuangan di kawasan juga perlu diperkuat dengan melakukan pertukaran pandangan mengenai peraturan terkait dan koordinasi yang lebih baik di antara komite kerja ASEAN.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini pun turut mengapresiasi kemajuan atas inisiatif liberalisasi jasa keuangan, termasuk perundingan kerja sama antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru.
"Potensi dari integrasi dan kerja sama antara negara tersebut diharapkan berdampak signifikan pemulihan pasca-pandemi di kawasan," ucapnya.
Dirinya menyampaikan apresiasi kepada Kamboja sebagai keketuaan ASEAN 2022 dan sebagai negara yang akan menjadi ketua ASEAN 2023, Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia menyatakan kesiapan untuk memimpin forum dan pertemuan tahunan ASEAN 2023 mendatang. Adapun persiapan Indonesia akan diarahkan pada penanganan isu dan tantangan yang dihadapi ASEAN agar dapat mendorong pemulihan bersama dan kuat di kawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika