Meski Kemampuan APBD Terbatas, Pemprov Jateng Kembali Galar Mudik Gratis
Rep: Bowo Pribadi/ Red: Muhammad Fakhruddin
Meski Kemampuan APBD Terbatas, Pemprov Jateng Kembali Galar Mudik Gratis (ilustrasi). | Foto: Istimewa
REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah kembali memberikan layanan mudik gratis kepada warganya --yang berada di luar daerah-- dan akan mudik pada Lebaran tahun 2022 ini.
Kendati bakal dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran, layanan mudik gratis tersebut akan kemballi diberikan oleh Pemprov Jawa Tengah, seiring dengan permintaan serta besarnya animo masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku sejauh ini sudah mendapatkan banyak masukan mapun permintaan dari masyarakat agar mudik gratis kembali dilakukan, seperti halnya pada mudik Lebaran tahun 2019 lalu.
“Banyak yang minta ke saya, agar tahun ini Jawa Tengah kembali memberikan layanan mudik gratis,” jelas Ganjar, usai memimpin Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamkrida Jateng dan BPR BKK Jateng di Ruang Rapat Kantor Pemprov Jawa Tengah, di Semarang, Senin (11/4).
Maka, lanjut Ganjar, setelah dua tahun ditiadakan --akibat PPKM untuk mencegah pandemi Covid-19-- tahun ini Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan kegiatan mudik gratis dengan APBD yang terbatas.
“Ada yang menanyakan kepada saya, ‘pak gubernur ada mudik gratis nggak Lebaran kali ini’. Maka saya jawab pemprov menyiapkan tapi mampunya hanya sedikit sekali,” tambahnya.
Oleh karena itu, gubernur mengingatkan kepala daerah agar menyiapkan dan menggandeng pihak-pihak terkait untuk membantu memfasilitasi warganya yang ada di luar daerah dan ingin mudik ke kampung halaman.
Sehingga harapannya, kerinduan warga perantauan untuk berkumpul dengan keluarga setelah dua tahun tertunda bisa terobati. “Mari kita antarkan mereka ke kampung halaman masing-masing,” lanjutnya.
Ganjar juga menyampaikan, mudik gratis tak hanya akan membangun suasana spiritualitas dan mempererat hubungan relasi keluarga di tegah suasana Lebaran saja. Di sisi lain, ekonominya juga akan bergerak.
Salah satu indikatornya adalah aturan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga sudah jelas, perusahaan harus mencairkan THR yang menjadi hak para karyawannya pada H-7 Lebaran nanti.
Maka momentum mudik diharapkan juga menjadi pengungkit ekonomi. Untuk itu gubernur pun mengajak para bupati/ wali kota untuk ikut mengurus warganya di perantauan yang akan mudik Lebaran.
Yang penting diperhatikan untuk warga diperantauan yang hendak mudik tetap menjaga dan melaksanakan prokes dengan ketat. “Kali ini mudik permintaannya agak banyak, mungkin sudah kangen ya udah dua tahun tidak bertemu di kampung halaman,” tandas Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
