Senin 11 Apr 2022 21:37 WIB

Anggota DPD: Waspadai Hoaks Soal Tunda Pemilu 2024

Jimly minta Parpol dan elit politik yang suarakan wacana penundaan pemilu minta maaf.

Sejumlah massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melaksanakan demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2022). Pada aksi tersebut BEM SI menuntut agar DPR mendengar dan menjemput aspirasi rakyat, mendesak anggota parlemen secara tegas menolak penundaan pemiulu 2024 atau jabatan presiden tiga periode, serta mendesak wakil rakyat agar menyampaikan kajian disertasi 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden Joko Widodo. Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melaksanakan demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2022). Pada aksi tersebut BEM SI menuntut agar DPR mendengar dan menjemput aspirasi rakyat, mendesak anggota parlemen secara tegas menolak penundaan pemiulu 2024 atau jabatan presiden tiga periode, serta mendesak wakil rakyat agar menyampaikan kajian disertasi 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden Joko Widodo. Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie mengajak masyarakat untuk mewaspadai hoaks yang berkaitan dengan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden. Jimly juga meminta Parpol serta elit politik yang menyuarakan wacana penundaan pemilu meminta maaf pada publik.

"Jangan percaya pada semua berita hoaks, 'fake news', dan spekulasi-spekulasi yang tidak benar mengenai wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kalau masih ada gerakan dukung mendukung tiga periode, sebaiknya dilaporkan saja ke polisi," katanya dalam keterangan di Jakarta, Senin (11/4/2022).

Baca Juga

Masyarakat diminta untuk mewaspadai banyaknya pesan mengenai penundaan pemilu yang beredar di dunia maya karena di antara ribuan pesan bukan tidak mungkin ada yang hoaks alias tidak benar atau bahkan mengadu domba. Jimly mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan dirinya tidak ada niat menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode.

Presiden, kata dia, menyampaikan bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024 dan pilkada dilaksanakan pada November 2024. Tahapan pemilu akan dimulai pertengahan Juni 2022.

"Presiden sudah menegaskan tidak akan ada perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu, ya harus percaya dan jadikan pegangan dalam bersikap untuk terus mengawal persiapan pemilu sebagaimana mestinya," ucapnya.

Untuk meredakan perdebatan mengenai isu penundaan pemilu, Jimly mengusulkan agar elite partai politik yang mengusung ide penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berdialog dengan mahasiswa.

"Untuk menyampaikan permintaan maaf dan menarik kembali ide mereka tersebut agar mahasiswa dan masyarakat luas dapat kepastian tidak ada lagi parpol yang bermain-main dalam urusan serius ini," tegas Jimly.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement