REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan evaluasi sanksi bagi pelajar pengikut demonstrasi BEM SI pada Senin (11/4/2022). Sanksi khususnya berupa perlu atau tidaknya pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi mereka.
"Nanti kami akan evaluasi, apakah dirasa perlu atau tidak diberikan dulu ya (KJP)," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patriadi Balai Kota Jakarta, Selasa (12/4/2022).
Riza menyebutkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi untuk melihat keterlibatannya, perannya, termasuk status asal pelajar tersebut apakah dari Jakarta atau daerah lainnya. "Kami lihat dulu, termasuk ke Polda Metro Jaya seperti apa, termasuk asal pelajar tersebut. Jadi, jangan terburu-buru memberikan sanksi, kita harus bijak," ucapnya.
Riza menyebut bahwa pihaknya juga meminta pelajar untuk jangan ikut demonstrasi dan fokus dalam belajar di sekolah. "Biarkan teman-teman mahasiswa, adik-adik, teman-teman buruh dan yang lain, sementara pelajar fokus di pendidikan sekolah," katanya.
Sebelumnya, Riza mengatakan, Pemprov DKI telah meminta semua pihak mengingatkan agar para pelajar tidak ikut berdemonstrasi pada Senin (11/4/2022). Dia menyebut, pembatasan agar pelajar tak ikut itu bukan sebagai penutupan ruang demokrasi, tetapi agar pelajar bisa fokus melaksanakan pembelajaran tatap muka 100 persen setelah pandemi Covid-19.
Kepala Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah mengatakan, PTM 100 persen tetap akan dilakukan Senin (11/4/2022) meski demo 11 April tetap berlangsung. Namun, dia mengatakan, Disdik DKI mengimbau orang tua mengantar dan menjemput anaknya ketika melakukan PTM.
Ia juga meminta orang tua berkoordinasi dengan wali kelas untuk memastikan lokasi keberadaan anaknya. “Jangan sampai nanti orang tua enggak tahu, guru juga enggak tahu ke mana anaknya. Maka, perlu komunikasi efektif antara orang tua dan guru,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengatakan, telah mengadakan rapat koordinasi untuk mengantisipasi pelajar di wilayahnya ikut demonstrasi mahasiswa. "Saya kira itu nanti kami akan pikirkan ke depan (cabut KJP) karena kemarin, kami baru bicara antisipasi bukan sanksi," kata Anwar di Jakarta, Senin (11/4/2022).
Anwar meminta pihak sekolah untuk ikut mengawasi siswanya agar tidak ikut-ikutan melakukan aksi demo di depan DPR. "Sudah saya imbau sesuai dengan hasil rapat kita kemarin, bersama para kepala sekolah, Kasudin, agar memperhatikan sekolah-sekolah khususnya SMK," ujar Anwar.
Anwar pun berharap tidak ada pelajar di wilayahnya yang ditangkap pihak kepolisian akibat mengikuti demo mahasiswa di depan Gedung DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika