REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah akan mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Pemerintah menargetkan dapat membangun PLTP dengan kapasitas sebesar 3.355 MW untuk memenuhi target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025.
Direktur Panas Bumi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris mengatakan, target bauran energi sebesar 23 persen pada 2025 merupakan bagian dari komitmen pemerintah
untuk mencapai Karbon Netral (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat dari itu.
“Hal itu tercantum dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030,” ujarnya, Selasa (12/4/2022).
Menurutnya, Indonesia juga sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030. Adapun transisi menuju energi yang berkelanjutan juga menjadi salah satu dari tiga fokus Presidesi G-20 Indonesia.
Harris menyebut ada sejumlah langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk memenuhi target tersebut. Pertama, pemerintah akan melakukan pengeboran untuk mengurangi risiko para pengembang sekaligus untuk menurunkan harga jual listrik panas bumi.
“Sampai 2024, pemerintah akan melakukan pengeboran di 20 wilayah kerja panas bumi khusus rencana pengembangan sebesar 683 MW,” ucapnya.
Kedua, pemanfaatan dana PISP (Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi), dan GREM (Geothermal Resources Risk Mitigation) khusus pendanaan pengembangan panas bumi. Ketiga, sinergi antar BUMN. Selama ini, paling tidak ada tiga BUMN yang bergerak bidang panas bumi, yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di bawah Sub Holding Pertamina New Renewable Energy (PNRE), PT Indonesia Power (anak perusahaan PT PLN), dan PT Geo Dipa, BUMN di bawah Kementerian Keuangan.
Keempat, optimalisasi sumber daya di WKP yang sudah berproduksi dengan ekspansi dan efisiensi. Dua di antaranya membangun PLTP Binary di WKP Salak sebesar 15 MW, dan PLTP Binary di WKP Dieng (10 MW). Saat ini, PT PGE juga sedang menyelesaikan PLTP Binary di WKP Lahendong, Sulawesi Utara, dengan kapasitas 0,5 MW.
Sampai akhir 2021, kapasitas terpasang pembangkit panas bumi di Indonesia mencapai 2.276 MW, sebagian besar berada di dalam Wilayah Kerja PT PGE, yakni sebesar 1.877 MW. PT PGE mengelola 13 Wilayah Kerja dengan kapasitas 672 MW yang dioperasikan sendiri, dan 1.205 MW melalui Joint Operation Contract (JOC).
Berdasarkan hasil riset Wood Mackenzie, Indonesia diproyeksikan akan menjadi pemain geothermal terbesar di dunia pada 2026. “Kapasitas terpasang pembangkit pada panas bumi di Indonesia pada 2026 akan mencapai 5.240 MW. Pada tahun itu, Indonesia akan menggeser Amerika dari posisi nomor satu,” kata Direktur Utama PT PGE Ahmad Yuniarto.
Ahmad Yuniarto menambahkan, PGE saat ini juga sedang melakukan kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan tender EPCC (Engineering Procurement Construction Commissioning) di sejumlah WKP. Kegiatan eksplorasi dan pengembangan dilakukan di WKP Seulawah (Aceh) dan Sungai Penuh (Jambi), sedangkan tender EPCC di WKP Lumut Balai, Sumatera Selatan (55 MW), dan Hululais, Bengkulu (110 MW).
Menurut Harris, selain kelistrikan, panas bumi bisa dimanfaatkan secara langsung berbagai keperluan, di antaranya sektor agrikultur seperti pengolahan teh, pengeringan biji kopi, dan industri gula aren. “Efisiensi konversi panas bumi yang tinggi, berkisar 80-90 persen merupakan potensi yang sangat baik untuk pemanfaatan secara langsung, termasuk untuk pariwisata,” katanya.
PT PGE juga sudah mengembangkan GeoAgro di WKP Kamojang, antara lain sterilisasi Cocopeat, media tanam kentang dan juga jamur. Selain itu, PGE juga sedang menjajaki pembukaan kawasan pariwisata geothermal di WKP Lahendong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika