REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah diminta untuk segera merealisasikan  kebijakan yang konkret memenuhi permintaan masyarakat terhadap persediaan vaksin halal di program booster.  

“Kami meminta harus ada kebijakan dan aksi konkret tentang vaksin halal,” ungkap anggota Panitia Kerja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR-RI, Kurniasih Mufidayati saat menghadiri rapat Panja Vaksin di Gedung DPR RI, Selasa (12/4/2022).  

Dia menambahkan, pemerintah terkesan hanya berbasa-basi saja dan hanya menjawab keinginan masyarakat secara normatif. 

“Jawabannya hanya berbasa-basi berputar-putar dan hanya normatif, harus segera dijawab agar bisa menjawab keinginan masyarakat,” ungkapnya. 

Senada dengan Kurniasih, anggota Panja dari Fraksi PAN, Saleh Daulay, heran terhadap pemerintah terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sampai saat ini tidak menjawab permintaan masyarakat untuk menyediakan vaksin halal. 

Padahal menurutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah membolehkan adanya vaksin di bulan Ramadhan. “Padahal sudah di bulan ramadhan ini, MUI juga sudah pasang badan. Tapi vaksin halal sampai saat ini ngga dijawab,” ucapnya. 

Oleh karena itu, dia meminta agar Pemerintah segera menjawab ketersediaan vaksin halal saat ini. “Karena itulah, ini tolong dijawab Kemenkes,” mintanya. 

Melihat respons pemerintah yang tidak serius menjawab desakan masyarakat, anggota Panja dari Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mengancam pemerintah akan menaikkan status Panja ini menjadi Pansus. 

"Saya dari tadi bilang, kalau jawabannya masih tidak jelas kita akan naikkan ke Pansus,” ungkapnya saat rapat. 

Diapun meminta kepada Pemerintah agar dijawab dengan lugas dan tidak tumpang tindih satu sama lain. 

“Mohon jawabannya lugas, elegan dan tidak tumpang tindih satu sama lain, ini kaya anak kecil kita dibuat, saya malu dengarnya dari tadi,” ucapnya.