REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kolaborasi komunikasi publik lintas Kementerian/Lembaga menjadi poin penting dalam penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS. Komunikasi publik terkait Program JKN-KIS kini juga turut menjadi agenda pemerintah yang harus terorkestrasi dengan harmonis.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Usman Kansong, saat membuka kegiatan Forum Tematik Bakohumas bertemakan “Kolaborasi Massal Demi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat Yang Kian Optimal”, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu (13/04). Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh anggota Bakohumas Kementerian/Lembaga.
“Sinergi dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga menjadi kunci sukses komunikasi pemerintah yang efektif dalam mengaungkan Program JKN-KIS. Kami berharap, Kementerian/Lembaga juga mampu membangun narasi-narasi program JKN-KIS yang kuat, dicari, dan dibutuhkan publik,” kata Usman.
Usman menambahkan, agenda komunikasi publik untuk isu pembangunan Program JKN-KIS yang tersebar di berbagai kanal Kementerian/Lembaga pemerintah diharapkan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya percepatan terwujudnya Universal Health Coverage.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti yang menjadi tuan rumah Forum Bakohumas kali ini mengungkapkan BPJS Kesehatan siap berkolaborasi khususnya dalam upaya komunikasi publik dan yang terpenting adalah edukasi kepada masyarakat.
“Tentu dengan tangan terbuka kami siap bersinergi memproduksi konten-konten komunikasi publik dan edukasi yang segar dan kekinian. Isu Program JKN dan BPJS Kesehatan memang bisa dibilang selalu hadir dengan isu yang hangat dalam ruang publik. Namun demikian, hal ini bisa dimanfaatkan agar masyakarat semakin aware dan paham bahwa kontribusinya penting untuk menjaga kesehatan individu maupun masyarakat,” ujar Ghufron.
Ghufron menambahkan, BPJS Kesehatan senantiasa berupaya melakukan perbaikan di segala aspek melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan sistem, dan mendorong peningkatan performa pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta JKN-KIS. Selain itu, untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan layanan kepada peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan juga melakukan beragam terobosan dan inovasi melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.
Dalam Forum Bakohumas tersebut, juga menghadirkan narasumber diskusi terkait implementasi Inpres 1 tahun 2022 yaitu Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Sekretariat Kabinet, Teguh Supriyadi, Asisten Deputi Jaminan Sosial Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Dyah Tri Kumolosari, serta Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi.
