REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Krisis global menuntut langkah antisipatif terhadap setiap dampak yang mungkin terjadi terkait keamanan dan stabilitas pangan dalam negeri.
"Masalah pangan yang kita hadapi adalah bagian dari masalah global yang juga dihadapi oleh negara-negara lain di dunia. Karena itu kita memerlukan langkah-langkah antisipasi agar kita memiliki ketahanan pangan yang lebih baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Mengantisipasi Ancaman Krisis Pangan Dampak Perang Ukraina-Rusia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (13/4/2022).
Menurut Lestari, para pemangku kepentingan harus belajar dari berbagai konflik global saat ini dengan terus berupaya memperkuat sumber daya yang kita miliki agar mampu memberi jaminan ketahanan pangan, setidaknya selama pemulihan untuk bangkit dari pandemi.
Ketahanan pangan, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, merupakan keadaan ketika semua orang memiliki akses sosial dan ekonomi terhadap kecukupan pangan yang bergizi untuk hidup produktif dan sehat.
Pada 2020, ungkap anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sejumlah badan dunia menganalisa secara komprehensif tentang ancaman serta indikasi kerawanan pangan dan malnutrisi secara global berdasarkan refleksi mendalam atas situasi pandemi yang menggerogoti setiap aspek kehidupan.
Berdasarkan catatan Badan Pangan Dunia (FAO), ujarnya, kondisi itu diperparah dengan terjadinya konflik Rusia-Ukraina sehingga menyebabkan kenaikan 17,1 persen harga komoditas biji-bijian dunia, termasuk barley, gandum dan jagung.
Karena, tambah Rerie, krisis yang terjadi di dunia sering kali mengganggu stabilitas komoditas pangan dunia, akibat terjadinya lonjakan intervensi perdagangan dan pembatasan ekspor pangan.
Kondisi itu, tambahnya, harus segera diantisipasi dengan berbagai langkah strategis yang terukur, lewat kolaborasi yang baik antara para pemangku kepentingan dan masyarakat, agar negeri ini mampu mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik.
Wakil Menteri Pertanian 2009- 2011, Bayu Krisnamurti, mengungkapkan, inflasi Indonesia Januari 2022 hingga Maret 2022 sudah tercatat 2,4 persen. Angka tersebut, menurut Bayu, sudah melampaui angka inflasi Indonesia pada 2019 pra pandemi yang tercatat 2,27 persen.
Bayu menyarankan agar kita harus bersiap menghadapi inflasi Indonesia melebihi angka perkiraan pemerintah yang sebesar 3 +/-1 persen atau berkisar 4 persen.
Harga-harga komoditas dunia seperti gandum, sapi bakalan, gula, kedelai dan CPO, jelas Bayu, naik tajam. Hal itu, disebabkan pasokan komoditas merespon lambat terhadap pemulihan dari pandemi di beberapa negara.
Jadi, menurut Bayu, kondisi harga-harga komoditas dunia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja dan berdampak global, termasuk Indonesia.
Senada dengan Bayu, guru besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa, mengungkapkan dampak harga komoditas dunia sangat mempengaruhi kondisi pasokan pangan Indonesia.
Kondisi saat ini, ujar Dwi, FAO food price indeks dunia sudah mencapai 152 atau lebih tinggi daripada food price indeks saat terjadi perang Arab-Israel pada 1973-1975 yang sebesar 137.
Dwi memperkirakan tahun ini akan terjadi krisis pangan dunia dan kemungkinan akan panjang.
Menghadapi kondisi itu, ujar Dwi, Indonesia akan kesulitan menghadapinya, karena angka ketahanan pangan Indonesia terus memburuk pada tiga tahun terakhir.
Dwi berharap berbagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat harus terus dilakukan, untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Sejumlah terobosan anak bangsa, ujar Dwi, dalam menghasilkan bibit unggul tanaman pangan, produksi pupuk dan sejumlah inovasi lainnya harus mendapatkan dukungan yang memadai demi kemandirian pasokan pangan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika