REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI – Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan pada Selasa (12/4/2022), masa depan negaranya tidak boleh dikaitkan dengan keberhasilan atau kegagalan pembicaraan nuklir dengan kekuatan dunia. Dia menegaskan negosiasi untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir berkembang dengan baik.
"Sama sekali jangan menunggu negosiasi nuklir dalam perencanaan negara dan bergerak maju," kata Khamenei dalam pertemuan para pejabat senior menurut laporan siaran televisi pemerintah. "Jangan biarkan pekerjaan Anda terganggu apakah negosiasi mencapai hasil positif atau semi positif atau negatif," ujarnya.
Khamenei membuat komentar sekitar sebulan setelah hampir satu tahun pembicaraan tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat (AS) terhenti. Kedua negara telah menyatakan ingin menyelesaikan masalah yang tersisa.
"Amerika Serikat melanggar janjinya (dengan keluar dari kesepakatan) dan sekarang mereka telah mencapai jalan buntu sementara Iran tidak berada dalam situasi seperti itu," kata Khamenei sambil meminta perunding nuklir Iran untuk terus menolak tuntutan berlebihan Washington.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan kesepakatan yang dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018. Washington menerapkan kembali sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi Teheran. Setahun kemudian, Iran mulai melanggar batas yang diberlakukan pada program nuklirnya.
Salah satu masalah yang belum terselesaikan dalam pembaruan kesepakatan 2015 ini adalah keputusan Amerika Serikat untuk menghapus Korps Pengawal Revolusi elit Iran (IRGC) dari daftar Organisasi Teroris Asing (FTO). Iran telah meminta agar kesepakatan itu dapat dihidupkan kembali dengan syarat tersebut.
IRGC dibentuk oleh mendiang pendiri Republik Islam Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini.
Kelompok ini lebih dari sekadar kekuatan militer dan memiliki pengaruh politik yang sangat besar. IRGC terkena sanksi pada 2017 dan dimasukkan dalam daftar FTO pada April 2019.
Setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat , IRGC dikenai sanksi sebagai teroris global yang ditunjuk khusus (SDGT) dalam daftar Amerika Serikat yang terpisah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika