Kamis 14 Apr 2022 23:17 WIB

Legislator: Kenaikan Pertamax tak Bisa Jadi Indikator Kegagalan Pemerintah

Legislator nilai kenaikan harga Pertamax tak bisa jadi indikator kegagalan pemerintah

Red: Bayu Hermawan
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo
Foto: dok istimewa
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax tidak bisa menjadi salah satu indikator kegagalan pemerintah. Bahkan menurutnya, pemulihan ekonomi Indonesia pasca dihantam pandemi Covid-19 dinilai termasuk yang tercepat dibandingkan negara lain. 

"Dasarnya apa ya menuding Pemerintah Jokowi gagal, sedangkan secara global Indonesia menjadi salah satu yang terbaik dalam pengendalian Covid-19. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang proses pemulihan ekonominya tercepat dari negara-negara lain," kata Rahmad, Kamis (14/4/2022).

Baca Juga

Menurut legislator dari Fraksi PDIP itu, keberhasilan pemerintah tersebut adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Sehingga, dia menilai lucu jika kenaikan harga BBM dan beberapa sembako dijadikan alasan menuding pemerintah gagal. 

Rahmad mengingatkan dampak perang Rusia dengan Ukraina itu begitu besar terhadap perekonomian global, salah satunya migas yang mengerek naik, sehingga otomatis seluruh dunia mengalami suatu inflasi yang begitu dahsyat. Ia mengatakan, Amerika Serikat dan China pun ikut mengalami inflasi tersebut. 

"Saya kira menjadi lucu dan menjadi aneh ketika masalah kenaikan BBM yang diakibatkan dari efek domino dari perang Rusia dengan Ukraina, kemudian disalahkan atau dicap gagal karena Indonesia tidak bisa menekan harga global," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa harga minyak dunia melonjak. Sehingga, lanjut dia, jika harga BBM tidak dinaikkan, maka APBN akan mengalami perubahan yang sangat besar. Menurutnya, jika mengalami perubahan, dampaknya terhadap sejumlah program pemerintah seperti bantuan sosial (Bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan terganggu. 

"Kalau kita tidak naikkan, akan terjadi subsidi yang sangat besar, sehingga dampaknya kepada program-program kerakyatan akan terganggu. Mana ada negara yang bisa menghindar terhadap kenaikan harga BBM akibat dampak perang Rusia dengan Ukraina, saya kira itu fakta ya," tegasnya.

Maka itu, dia mengajak siapa pun terutama yang menuding pemerintah gagal untuk belajar menganalisa kondisi global saat ini. Dia juga mengajak menganalisa kenapa harga BBM di seluruh dunia naik atau mengalami inflasi.

"Ayo belajar terhadap situasi seluruh dunia. Kita percaya pemerintah akan berupaya keras terhadap kenaikan itu bisa ditekan meskipun inflasi pasti naik, harga BBM otomatis, tapi bagaimana agar kenaikan itu bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini," pungkasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement