REPUBLIKA.CO.ID,  TUNIS -- Serikat wartawan Tunisia mengatakan pengadilan memerintahkan penahanan seorang jurnalis yang mengkritik polisi dan kementerian dalam negeri. Mereka mengecam kemunduran kebebasan berekspresi sejak Presiden Kais Saied merebut kekuasaan eksekutif pada musim panas tahun lalu.

Chahrazed Akacha merupakan jurnalis kedua yang ditahan dalam waktu satu pekan. Setelah minggu lalu seorang wartawan lainnya ditahan karena mempublikasikan berita tentang milisi.

Pada Jumat (15/4/2022) serikat mengatakan Akacha ditahan karena unggahannya di Facebook. Ia mengkritik kementerian dalam negeri dan menuduh polisi melecehkan dan memukulinya di jalan pekan lalu.

Dalam unggahan tersebut Akacha meminta kementerian dalam negeri mengendalikan anggota polisinya. Ia menggambarkan petugas polisi yang memukuli, melecehkan dan menarik jilbabnya sebagai "anjing". Polisi dan kementerian dalam negeri tidak menanggapi permintaan komentar.

Kebebasan berbicara dan berekspresi merupakan tuntutan penting rakyat Tunisia dalam revolusi 2011 yang mengakhiri kekuasaan Presiden Zainal Abidin bin Ali dan memicu gelombang unjuk rasa yang dikenal Arab Spring.

Namun sistem demokrasi yang diadopsi usai revolusi terjerembab dalam krisis. Setelah Saied merebut kekuasaan eksekutif dan mengabaikan konstitusi dengan memerintah melalui dekrit, langkah yang menurut oposisi sebagai kudeta.

Bulan lalu Saied membubarkan parlemen yang memicu amarah di dalam dan luar negeri. Saied menjadi populer setelah profesor hukum itu muncul di media berbicara mengenai konstitusi usai 2011.

Ia mengatakan akan menghormati semua kebebasan dan hak asasi dan tidak akan menjadi diktator. Kritikus mengatakan tindakan-tindakannya termasuk mengganti lembaga yang menjamin independensi peradilan menunjukkan ia ingin menjalankan pemerintahan satu orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika