REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi para aparatur sipil negara (ASN) dapat menggerakkan konsumsi belanja sebanyak 16 juta penduduk secara langsung. Hal ini menyusul rencana pemerintah direncanakan untuk mencairkan THR mulai periode H-10 Lebaran Idul Fitri.

Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan, pemberian THR secara penuh kepada ASN akan mendorong mereka untuk melakukan konsumsi. Terlebih, dengan dibukanya kembali kesempatan mudik, belanja para ASN di kampung halamannya dapat tumbuh.

"Dampak pemberian THR ASN setidaknya bisa menggerakan belanja 16 juta penduduk secara langsung. Asumsinya ada empat juta orang ASN, dikalikan masing-masing ASN menanggung tiga orang anggota keluarga," ujarnya ketika dihubungi Republika, Ahad (17/4/2022).

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, setidaknya terdapat 5,5 juta ASN yang akan menerima THR tahun ini, terdiri dari 1,8 juta ASN di pemerintah pusat dan 3,7 juta ASN pemerintah daerah. Selain itu, terdapat 3,3 juta pensiunan yang juga akan menerima THR.

Mengacu kepada data pemerintah dan asumsi Bhima, jika setiap ASN menanggung tiga orang anggota keluarga, maka minimal akan terdapat belanja dari 16,5 juta orang saat periode lebaran tahun ini. Bhima menilai belanja itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Momentum Ramadan dan lebaran tahun ini, terjadi pelonggaran mobilitas masyarakat, diharapkan ASN langsung membelanjakan uangnya atau memberikan kepada sanak saudara di kampung halaman," ucapnya.

Tak hanya itu, Bhima juga memprediksi jumlah uang beredar tumbuh 60 persen lebih dibanding Lebaran tahun sebelumnya menjadi Rp 250 triliun. Meskipun ada beberapa tantangan salah satunya kenaikan harga barang atau inflasi bisa gerus pendapatan masyarakat, dan membuat perilaku masyarakat lebih banyak saving atau menabung. 

“Meskipun dampak tunjangan hari raya (THR) ASN cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal ke II 2022, konsumsi rumah tangga berperan setidaknya 54 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Namun, pembayaran THR bagi pekerja swasta tidak kalah pentingnya,” ucapnya.

Ke depan diharapkan aturan THR penuh bagi pengusaha diberlakukan dengan optimal, termasuk efektivitas posko aduan, hingga mediasi dari pihak Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan perusahaan patuh. 

“Sektor usaha yang terdampak pemberian THR adalah makanan minuman, pakaian jadi, transportasi, telekomunikasi, perhotelan dan restoran,” ucapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika