REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tindak kejahatan ekonomi kini semakin masif, rumit, dan kompleks. Berbagai tantangan ke depan juga semakin berat, mengingat potensi kejahatan siber semakin meningkat dan muncul berbagai modus dan bentuk baru kejahatan pencucian uang serta pendanaan terorisme.
Karena itu, Jokowi pun meminta PPATK untuk terus melakukan berbagai terobosan dan transformasi digital yang mengadopsi regulatory technology. “Kita perlu terus menerus melakukan terobosan, secepatnya melakukan transformasi digital yang mengadopsi regulatory technology, menemukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan-permasalahan yang fundamental,” kata Jokowi saat acara peringatan 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (18/4/2022).
Selain itu, Jokowi meminta agar PPATK terus meningkatkan layanan digitalnya serta mengembangkan platform pelayanan baru. Ia ingin agar PPATK menyempurnakan terobosan layanan digital yang sudah dimiliki, serta mengembangkan pusat pelayanan digital yang lengkap, terintegrasi, dan real time.
“Mampu melayani para pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, tepat, dan akurat,” tambah dia.
Presiden mengingatkan, seluruh kementerian dan lembaga, termasuk PPATK sebagai focal point dan financial intelligence unit harus jeli dan mampu bergerak cepat. Selain itu, mereka juga diminta agar memiliki kemampuan dan perangkat untuk menangani modus-modus baru tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang telah melewati batas-batas negara serta telah menjadi kejahatan internasional.
“Lakukan antisipasi sedini mungkin di berbagai tingkatan untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan kita. Dan mengantisipasi peningkatan kejahatan ekonomi seperti cybercrime dan kejahatan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak bisa dilakukan sendiri oleh PPATK. Karena itu, diperlukan kerja keras bersama untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan Indonesia.
“Diperlukan dukungan dari semua pihak, instansi pemerintah, industri keuangan, dan seluruh masyarakat,” kata dia.
Presiden pun menekankan perlunya sinergi untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan upaya penyelamatan, upaya pengembalian, dan pemulihan keuangan negara. “Memberikan kepastian hukum kepada para investor baik yang ada di dalam maupun luar negeri, dan membangun sistem keuangan Indonesia yang lebih kuat, berintegritas, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika