Senin 18 Apr 2022 13:33 WIB

Makin Kisruh, Kader Demokrat Jatim Kembali Minta Pelantikan Emil Dardak Ditunda

Kader Partai Demokrat di Jatim kembali meminta pelantikan Emil Dardak ditunda.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Bilal Ramadhan
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Kader Partai Demokrat di Jatim kembali meminta pelantikan Emil Dardak ditunda.
Foto: Dokumen.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Kader Partai Demokrat di Jatim kembali meminta pelantikan Emil Dardak ditunda.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kisruh di tubuh Demokrat Jatim belum juga usai terkait hasil Musda yang menunjuk Emil Elestianto Dardak sebagai ketua DPD Demokrat Jatim. Kader Demokrat di Jatim juga meminta pelantikan tersebut ditunda.

Ketua DPC Demokrat Sidoarjo, Juana Sari mengkritik DPP Demokrat yang dinilai tidak bisa melihat kondisi akar rumput di Jatim. Dimana mayoritas DPC Demokrat menginginkan Bayu Airlangga yang menjadi ketua DPD dengan raihan 25 dukungan saat Musda.

Baca Juga

"Masyarakat bisa melihat apa yang terjadi di Jatim. Jatim ini barometer Demokrat. Kalau di sini saja masih ramai, 25 DPC itu tidak sedikit. Menyatukan 25 DPC dibanding 13 DPC kan bisa dilihat berat mana, kami prihatin dengan keputusan DPP," kata Juana.

Juana mengatakan, Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seharusnya turun langsung melihat kondisi kader di 38 kabupaten/ kota Jatim. Menurut Juana, alasan kader lebih memilih dan mendukung Bayu saat Musda, karena menantu Pakde Karwo itu lebih sering turun ke akar rumput ketimbang Emil.

"Kami prihatin sebagai ketua DPC tidak mendapatkan perhatian yang lebih, seolah-olah kita ini dikatakan tidak siap kalah. Sebetulnya bukan itu. Kami sebagai salah satu pendukung Bayu merasakan betul, peran Bayu dalam menggalang dukungan, membesarkan partai, turun ke bawah," ujarnya.

Ketua Bappilu DPC Demokrat Kota Surabaya, Dodik Mulyadi juga menyayangkan keputusan DPP yang lebih memilih Emil ketimbang Bayu untuk menahkodai Demokrat Jatim. Bahkan menurutnya, Partai Demokrat mengkhianati asas demokrasi.

Dodik mengatakan, DPP seharusnya mendengarkan aspirasi kader di bawah, termasuk peninjauan peraturan organisasi (PO) yang digunakan saat Musda. Fimana PO tersebut dinilai melanggar AD/ART.

"Saya mendengar juga soal DPP yang meminta kader mengirim protes ke mahkamah. Sebenarnya masuk akal juga ketika kader mempermasalahkan PO dan AD/ ART. Poin-poinnya memang tidak sesuai dengan eranya Demokrat dulu di era SBY," kata Dodik.

Menurut Dodik, kalau DPP masih nekat melantik Emil Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim, sama saja tidak menghargai aspirasi kader di bawah. Ia pun meminta pelantikan Emil sebagai ketua DPD Demokrat Jatim ditunda.

Dodik mengingatkan, selama ini partai bisa berjalan karena kerja keras kader di akar rumput. Mulai DPC, PAC, hingga rating. Kalau kader di bawah merasa Demokrat tidak demokratis, bisa-bisa kader membelot.

"Saya pesan, Demokrat di awal nasional religius. Jangan tidak sesuai itu, jangan sampai saling sikut-sikutan dan zalim lah," ujarnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement