Imigrasi Jatim Komitmen Tolak Gratifikasi Hari Raya
Red: Muhammad Fakhruddin
Imigrasi Jatim Komitmen Tolak Gratifikasi Hari Raya (ilustrasi). | Foto: KPK.GO.ID
REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Hendro Tri Prasetyo meminta seluruh jajarannya terus menjaga integritas salah satunya berkomitmen menolak segala bentuk gratifikasi saat menjelang hari raya.
"Apalagi, momen hari raya menjadikan risiko terjadinya gratifikasi makin besar," kata Hendro Tri Prasetyo kepada seluruh kepala satuan kerja keimigrasian se-Jatim dalam kegiatan sosialisasi antikorupsi dengan tema Implementasi Pengendalian Gratifikasidi Surabaya, Senin (18/4/2022).
Kegiatan itu juga dihadiri Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol. Agung Makbul. Acara ini sebagai upaya mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Disebutkan pula bahwa salah satu bentuk korupsi yang sering tidak disadari adalah gratifikasi karena tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi juga sering diberikan dalam bentuk fasilitas atau barang lain. Hendro meminta jajarannya untuk menolak segala macam bentuk gratifikasi.
"Di lingkungan birokrasi harus ditanamkan jangan menerima, apalagi meminta gratifikasi. Sebagai pelayan publik, harus melayani publik," katanya.
Ia menyebutkan salah satu ciri pelayanan publik yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah transparansi. Makna transparan di sini adalah suatu pelayanan publik wajib memiliki tiga kejelasan, yakni jelas waktu pelayanan, jelas prosedurnya dan jelas biaya layanannya.
Dijelaskan pula bahwa transparansi selain berfungsi sebagai informasi juga dimaksudkan untuk libatkan masyarakat guna pantau pelayanan publik. "Dampaknya adalah terbangunnya kepercayaan publik bahwa sebagai pemberi layanan publik terhindar dari praktik pungli," katanya.
Kegiatan tersebut, lanjut Hendro, juga jadi ajang untuk menguatkan komitmen agar bersungguh-sungguh mencegah dan memberantas korupsi dalam rangka melaksanakan agenda reformasi birokrasi. "Kami berharap kepada seluruh jajaran untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap bentuk-bentuk korupsi beserta konsekuensinya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
