REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa menunjuk 17 menteri baru pada Senin (18/4/2022). Hanya lima anggota kabinet sebelumnya yang dilantik lagi, sementara sebagian besar menteri lainnya dialokasikan untuk anggota partai yang berkuasa Sri Lanka, Podujana Peramuna.
Di antara mereka yang tidak diangkat kembali dari kabinet sebelumnya adalah dua saudara presiden yaitu Basil Rajapaksa dan Chamal Rajapaksa, serta putra perdana menteri, Namal Rajapaksa. Sementara kakak laki-laki presiden, Mahinda Rajapaksa tetap menjabat sebagai perdana menteri.
“Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menempatkan perekonomian pada jalur yang benar dan membangun negara yang dapat mewujudkan aspirasi generasi muda,” kata Presiden Rajapaksa.
Salah urus ekonomi oleh pemerintah telah melemahkan keuangan publik Sri Lanka. Situasinya diperburuk oleh pemotongan pajak yang diberlakukan oleh pemerintahan Rajapaksa setelah menjabat pada 2019. Sejak menjabat sebagai presiden, banyak anggota keluarga Rajapaksa yang menempati posisi teratas pemerintah. Para pengunjuk rasa dan oposisi telah mendesak Rajapaksa dan keluarganya mundur dari pemerintahan.
Sri Lanka mengalami pemadaman listrik berkepanjangan, termasuk kekurangan bahan bakar dan obat-obatan. Hal ini dipicu oleh jatuhnya cadangan devisa Sri Lanka yang telah menghentikan impor kebutuhan pokok, sehingga menyebabkan protes harian di ibu kota komersial, Kolombo. Dalam pidato di depan kabinet barunya, Presiden Rajapaksa mengatakan, dia akan mencari solusi untuk masalah Sri Lanka termasuk melalui kemungkinan perubahan konstitusi.
"Saya siap mendukung parlemen tentang perubahan konstitusi yang harus dilakukan," kata Rajapaksa.
Ribuan warga Sri Lanka menggelar aksi protes di luar kantor presiden di Kolombo selama lebih dari seminggu. Mereka menuntut agar Rajapaksa mengundurkan diri.
Awal bulan ini, Rajapaksa membubarkan kabinetnya dan mengundang semua partai di parlemen untuk membentuk pemerintah persatuan. Tetapi kelompok oposisi dan anggota aliansi yang berkuasa menolak gagasan itu.
Pemerintah memulai pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pada Senin untuk program pinjaman. Para analis telah menandai ketidakstabilan politik sebagai risiko bagi Sri Lanka untuk menemukan jalan keluar dari gejolak keuangan.
Sektor-sektor utama ekonomi, khususnya pariwisata telah terpukul oleh pandemi Covid-19. Pekan lalu, bank sentral Sri Lanka mengatakan secara sepihak menangguhkan pembayaran utang luar negeri, dan menggunakan cadangan devisa sekitar 1,93 miliar dolar AS untuk mengimpor barang-barang penting.
