REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gedung Putih mengatakan Koordinator bidang Asia-Pasifik Kurt Campbell dan pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) akan berkunjung ke Kepulauan Solomon pekan ini. Kunjungan tersebut dilakukan setelah negara di Kepulauan Pasifik itu membentuk perjanjian keamanan dengan China.
Campbell akan berkunjung bersama Asisten Menteri Luar Negeri wilayah Asia Timur dan Pasifik Daniel Kritenbrink. Mereka akan memimpin delegasi yang berisi pejabat Departemen Pertahanan dan Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID).
Dalam pernyataannya, Selasa (19/4/2022) Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan delegasi itu akan berkunjung ke tiga negara, Kepulauan Solomon, Fiji dan Papua Nugini. Tim tersebut juga akan singgah di Hawaii.
"(Untuk) berkonsultasi dengan perwira senior militer dan mitra-mitra di kawasan di Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat," kata Gedung Putih tanpa menyebutkan tanggal kunjungan tersebut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan keprihatinan pada China salah satu subjek yang akan dibahas dengan pemerintah Kepulauan Solomon. Price mengatakan kebijakan AS di kawasan memastikan negara-negara Pasifik mengerti keuntungan bekerja sama dengan Washington.
"Dan bukan tentang China atau negara lainnya," kata Price.
"Kami membiarkan mereka untuk membandingkan apa yang kami tawarkan dengan apa yang negara lain tawarkan, termasuk mungkin yang ditawarkan negara-negara yang lebih besar di kawasan," tambahnya.
Pada Februari lalu AS mengumumkan akan membuka kedutaan di Kepulauan Solomon. Salah satu upaya pemerintah Presiden AS Joe Biden untuk meningkatkan komitmen diplomatik dan keamanan di Indo-Pasifik untuk melawan pengaruh China di kawasan.
Bulan Maret lalu Kepulauan Solomon mengatakan mereka telah membentuk kerja sama keamanan dengan China untuk mengatasi ancaman dan memastikan lingkungan aman bagi investasi.
Hal ini merupakan terobosan penting bagi Beijing di kawasan yan sekutu-sekutu AS di kawasan yakni Australia dan Selandia Baru anggap sebagai halaman belakang mereka. Setelah adanya desakan dari kawasan, Kepulauan Solomon mengatakan tidak akan mengizinkan China mendirikan pangkalan militer di wilayah mereka.
Namun, kata Price, AS masih khawatir dengan sifat perjanjian antara Kepulauan Solomon dengan China yang luas. Sehingga masih membuka pintu bagi Beijing untuk mengerahkan pasukannya ke kepulauan itu.
"Kami yakin menandatangani perjanjian semacam itu dapat meningkatkan destabilisasi dengan Kepulauan Solomon dan menjadi preseden yang mengkhawatirkan kawasan kepulauan Pasifik yang lebih luas," tambahnya.
