REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Di tengah tren industri halal yang semakin berkembang, peran sumber daya manusia (SDM) di dalamnya turut menjadi sorotan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Muslim terbanyak di dunia berpotensi menjadi penyedia SDM industri ini. Oleh karena itu, kompetensi SDM di Indonesia perlu terus ditingkatkan agar berdaya saing di industri halal global.
Dr Irfan Syauqi Beik, dosen IPB University dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah mengatakan, jurusan ekonomi syariah di Indonesia terbilang cukup banyak. Ia menyebut, dari sisi jumlah program studi juga lumayan tinggi dibanding negara lain, bahkan dunia.
“Tapi memang sekali lagi, kita perlu memperkuat kurikulumnya dan bagaimana memastikan bahwa proses pendidikan yang dilakukan tidak hanya menyentuh knowledge dan attitude, tetapi akhlak dan skill juga perlu untuk dikembangkan,” sebutnya dalam Economic Challenges special Ramadhan yang tayang di Metro TV, Sabtu (16/4).
Dosen IPB University itu melanjutkan, ekonomi syariah tidak hanya membicarakan fiqih atau pengetahuan perbankan. Tetapi, kompetensi SDM perlu turut diperkuat.
Ia pun menyebut, pada peta kebutuhan industri halal terhadap SDM berpengetahuan syariah masih terdapat gap (kesenjangan). Menurutnya, kualitas SDM yang mampu beradaptasi dengan cepat didukung dengan softskill yang baik merupakan modal terpenting di industri halal.
"Tentunya perlu didukung dengan nilai dan pemahaman agama serta ekonomi syariah sebagai pondasinya. SDM Indonesia harus memiliki integritas tinggi yang merupakan aplikasi dari nilai syariah," terang Irfan Syauqi Beik seperti dikutip dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Senin (18/4).
Ia menambahkan, apabila kualitas SDM Indonesia ditingkatkan, Indonesia dapat berpotensi sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Namun demikian, upaya tersebut perlu didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan dan riset. “Riset menjadi salah satu backbone yang menentukan kualitas arah pengembangan ekonomi syariah,” lanjutnya.
Prof Arif Satria, rektor IPB University turut berpendapat bahwa konstruksi kurikulum sangat penting agar mampu mengakomodasi kebutuhan di lapangan. Ia menyebut, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM agar mampu mengisi kebutuhan di industri halal.
“Oleh karena itu, memang tidak ada cara lain selain kurikulum itu mengintegrasikan tidak hanya kompetensi dasar dan kompetensi keilmuan, akan tetapi dilengkapi dengan soft skill,” terangnya seperti dikutip dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Ia mengatakan, pengembangan ekonomi syariah harus didukung oleh SDM yang benar-benar paham akan prinsip ini. Menurutnya, ekonomi syariah harus dipromosikan sebagai pendekatan yang mengedepankan prinsip keadilan. “Nilai keadilan ini yang harus didorong dan diyakini dapat menjadi solusi perekonomian nasional dan global,” katanya.
Prof Arif Satria menambahkan bahwa SDM yang tidak memiliki latar belakang ekonomi syariah harus mengejar kebutuhan industri. Namun demikian, SDM berlatar belakang di luar ekonomi syariah mampu bertahan di industri ini. Contohnya adalah perbankan syariah karena perbankan memiliki cara didik yang menerapkan nilai-nilai ini.
Artinya, mainstreaming industri halal tidak hanya menjadi fokus orang-orang berlatar belakang ekonomi syariah. “Di tahun 2024, IPB University juga akan mempersiapkan hal yang sama yaitu inkubator bisnis halal termasuk riset dan sertifikasi produk halal,” tambahnya.
Prof Arif Satria menyebut, premis Indonesia sebagai pemimpin perekonomian syariah global sangat memungkinkan. Ia berpendapat bahwa untuk meningkatkan pertumbuhannya, perguruan tinggi harus segera berkonsolidasi untuk menyambut tantangan ini. Dengan demikian dapat menghasilkan lulusan terbaik dan mampu mendukung Indonesia menjadi kekuatan perekonomian syariah dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika