REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan pada Rabu (20/4/2022), pakta keamanan dengan China tidak akan merusak perdamaian dan harmoni di kawasan itu. Tindakan itu sebelumnya mendapatkan tanggapan kerasa dari Amerika Serikat (AS) dan Australia.
"Saya meminta semua tetangga, teman, dan mitra kami untuk menghormati kepentingan kedaulatan Kepulauan Solomon dengan jaminan bahwa keputusan itu tidak akan berdampak buruk atau merusak perdamaian dan keharmonisan kawasan kami," kata Sogavare kepada anggota parlemen.
Sogavare menegaskan kerja sama keamanan dengan China tidak diarahkan pada negara atau aliansi eksternal mana pun. Kesepakatan ini lebih terfokus pada situasi keamanan internal negara itu.
Kepulauan Solomon akan meningkatkan kapasitas kepolisiannya sehingga pasukannya sendiri dapat menangani insiden seperti kerusuhan pada November lalu. Sogavare mengatakan, kerusuhan tersebut mengakibatkan gedung-gedung dibakar dan nyawa melayang
"Biarkan saya meyakinkan orang-orang Kepulauan Solomon bahwa kami mengadakan pengaturan dengan China dengan mata terbuka lebar dipandu oleh kepentingan nasional kami," kata Sogavare.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan, pakta kerangka kerja telah ditandatangani baru-baru ini oleh Penasihat Negara Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele. Namun, dia tidak merinci tempat dan waktu penandatanganan itu terjadi.
Sogavare mengkonfirmasi pakta tersebut telah ditandatangani oleh menteri luar negeri dari kedua negara sehari setelah China mengumumkan penandatanganan tersebut. Dia menyatakan perjanjian keamanan yang diusulkan tidak akan mencakup pangkalan militer China.
Gedung Putih akan mengirim delegasi tingkat tinggi ke ibu kota Solomon, Honiara, pekan ini. AS mengatakan prihatin dengan kurangnya transparansi dan sifat tidak spesifik dari pakta perjanjian keamanan tersebut.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih (NSC) mengatakan penandatanganan yang dilaporkan mengikuti pola Cina yang menawarkan kesepakatan yang tidak jelas. "Dengan sedikit konsultasi regional dalam perikanan, pengelolaan sumber daya, bantuan pembangunan dan sekarang praktik keamanan," ujarnya.
Sedangkan Australia mengatakan China tampaknya ingin mendahului kedatangan delegasi AS di Honiara. Canberra khawatir bahwa pakta itu bisa menjadi langkah menuju kehadiran militer Beijing kurang dari 2.000 km dari pantainya.
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan, negara itu Australia sangat kecewa dan terus mencari rincian persyaratan perjanjian. Payne mencatat bahwa penandatanganan telah diumumkan oleh Cina terlebih dahulu sehingga menunjukan kurangnya transparansi.
"Pakta itu memiliki potensi untuk merusak stabilitas di kawasan kami," ujar Payne.
Sebuah memo yang bocor muncul di media sosial pekan lalu yang menunjukkan bahwa China telah meminta izin kepada Kepulauan Solomon pada Desember. Izin ini menyatakan keinginan mengirim tim yang terdiri dari 10 polisi China dengan senjata termasuk senapan sniper dan senapan mesin serta alat pendengar untuk melindungi staf kedutaan dari kerusuhan di Honiara.
Rancangan pakta keamanan yang bocor secara terpisah mencakup ketentuan bagi polisi China untuk melindungi perusahaan dan infrastruktur. Permintaan lainnya adalah kapal angkatan laut Cina untuk masuk kembali di Honiara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika