REPUBLIKA.CO.ID, KIEV – Pemerintah Ukraina berharap bisa mengevakuasi 6.000 warga sipil, terdiri dari wanita, anak-anak, dan lansia dari Mariupol. Kota tersebut diketahui telah berada di bawah kepungan pasukan Rusia selama berminggu-minggu.
Wali Kota Mariupol Vadym Boichenko mengungkapkan, sebanyak 90 bus sedang menunggu untuk menuju ke kota pelabuhan yang sudah porak poranda akibat pertempuran. “Kami berencana mengirim bus ke Mariupol, tapi untuk sekarang ini hanya kesepakatan awal,” kata Boichenko yang telah terlebih dulu keluar dari kota tersebut saat diwawancara stasiun televisi nasional Ukraina, Rabu (20/4/2022).
Menurut Boichenko, karena masih hanya pengaturan awal, dengan demikian sekitar 100 ribu warga sipil akan tetap bertahan di Mariupol. Jika kesepakatan tersebut berlaku, itu akan menjadi yang pertama untuk menciptakan koridor aman bagi evakuasi warga sipil dari Mariupol sejak 5 Maret. Kesepakatan semacam itu rawan bubar dan menyebabkan penduduk sipil terperangkap di Mariupol.
Boichenko mengklaim, puluhan ribu orang telah tewas di Mariupol akibat serangan Rusia. Klaim itu belum dapat diverifikasi. Rusia sendiri telah menyangkal bahwa mereka menargetkan warga sipil. Moskow pun belum memberikan keterangan resmi tentang apakah koridor kemanusiaan akan dibentuk di Mariupol.
“Mengingat situasi bencana kemanusiaan di Mariupol, di sinilah kami akan memfokuskan upaya kami hari ini,” kata Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk lewat akun Facebook-nya pada Rabu, seraya menambahkan bahwa warga yang ingin meninggalkan Mariupol harus berkumpul di kota pada pukul 14:00 waktu setempat.
Dia mengungkapkan, mengingat situasi keamanan yang sangat sulit, perubahan dapat terjadi selama aksi koridor. Sementara itu Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rusia telah memperbarui seruannya kepada pasukan Ukraina yang tersisa di area pabrik baja Azovstal di kota Mariupol untuk menyerah dan meletakkan senjata mereka.
Kemenhan Rusia mengatakan mereka akan mengamati gencatan senjata di daerah Azovstal yang mulai berlaku pada Rabu (20/4) tengah malam waktu Moskow. Menurut mereka, tidak ada satu pun tentara Ukraina yang menerima tawaran penyerahan seperti yang disampaikan pada Selasa (19/4).
“Pada pukul 22:00 waktu Moskow tanggal 19 April, tidak ada yang menggunakan koridor yang ditunjukan,” kata Kepala Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Federasi Rusia Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev, dilaporkan kantor berita Rusia, TASS.
Rusia sebelumnya memang telah mengumumkan pihaknya membuka koridor kemanusiaan untuk menarik prajurit Ukraina dan milisi nasionalis yang secara sukarela meletakkan senjata mereka di Azovstal.
“Kepemimpinan Rusia menjamin kepada semua orang yang meletakkan senjata mereka perlindungan hidup, keamanan penuh, penyediaan perawatan medis yang memenuhi syarat dan kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa tentang perlakuan terhadap tawanan perang,” ujar Mizintsev.
Mizintsev mengatakan, jika komandan formasi bersenjata Ukraina menolak meletakkan senjata, Moskow meminta pemerintahan di Kiev menyerukan para militan agar mematuhi gencatan senjata untuk proses penarikan warga sipil di wilayah tersebut. Pabrik baja Azovstal merupakan benteng utama pasukan Ukraina di Mariupol. Di area tersebut terdapat pula warga sipil yang berlindung.
