REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, mengatakan daerahnya akan jadi yang terdepan dalam melawan radikalisme. Selama ini menurut dia, memang tidak ada bibit radikalisme di Sumbar. Sumatra Barat, menurut dia, hanya punya budaya kritik.

"Dulu PRRI hanya sebatas menyampaikan kritikan terhadap kebijakan pusat, bukan hendak berpisah dari NKRI. Masyarakat Sumbar adalah yang terdepan untuk menangkal radikalisme. Kecintaannya pada NKRI telah dibuktikan melalui berbagai peristiwa sejarah bangsa ini. Saya sebagai gubernur akan berada di depan memerangi radikalisme ini," kata Mahyeldi, Rabu (20/4).

Mahyeldi menyampaikan hal ini menanggapi pemberitaan dari pihak kepolisian yang menyebutkan ada 1.125 orang jaringan kelompok radikal Negara Islam Indonesia (NII) di Sumbar.

Mahyeldi tidak yakin, orang-orang tersebut adalah orang asli Sumatra Barat. Untuk mengantisipasi hal itu, ia meminta jajarannya agar menghidupkan lagi wajib lapor 2x24 jam di tingkat RT terhadap orang-orang yang datang dari luar daerah.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Densus 88, Kombes Aswin Siregar mencatat ada 1.125 orang anggota NII di Sumbar yang tersebar di berbagai wilayah.

Ungkapan Densus 88 tersebut, berdasarkan hasil dari penyidikan terhadap 16 anggota NII yang ditangkap pekan lalu. Kata Aswin, para anggota NII tersebut, berencana untuk menggulingkan pemerintahan yang sah sebelum 2024, lewat aksi-aksi terorisme.

Febrian Fachri

Ikuti Whatsapp Channel Republika