REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Terkait pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR RI periode 2019-2024, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) menyelenggarakan kegiatan Rapat Fasilitas Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Kepada Partai Politik Tahun 2022 di Millenium Hotel, Jakarta Pusat (20/04/2022).

Mengingat pentingnya acara tersebut Direktur Politik Dalam Negeri Syarmadani menegaskan sesuai dengan Permendagri No 36 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PMDN No 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan LPJ Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol. Diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. 

“Target Pencairan dana bantuan keuangan Partai Politik akan disalurkan kepada masing-masing Partai Politik pada awal Mei 2022,” kata Syarmadani dalam keterangan tertulisnya.

Pemberian bantuan keuangan partai politik oleh negara secara signifikan diperlukan agar parpol dapat maksimal melaksanakan pendidikan politik kepada para kader yang nantinya akan mempengaruhi pola rekrutmen parpol yang berkualitas guna mendapatkan orang-orang terbaik dan tepat untuk masuk dalam bursa kepemimpinan nasional mekanisme elektoral maupun non elektoral.

“Perihal kesepakatan kesesuaian seluruh kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan 9 (sembilan) Partai Politik yang telah di validasi akan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh seluruh Tim atau perwakilan yang hadir pada rapat hari ini,” tutur Syarmadani.

“Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika