REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Pemerintah Ukraina mengatakan siap mengadakan negosiasi “putaran khusus” dengan Rusia di Mariupol. Pasukan Rusia diketahui telah mengepung kota tersebut selama berminggu-minggu.

“Ya. Tanpa syarat apa pun. Kami siap mengadakan ‘putaran khusus negosiasi” tepat di Mariupol,” kata penasihat presiden Ukraina yang juga berperan sebagai negosiator, Mykhailo Podolyak, lewat akun Twitter-nya, Rabu (20/4/2022).

Dia secara terbuka menyampaikan bahwa Ukraina ingin menyelamatkan para prajurit dan warga sipil yang terjebak di sana. Anggota Azov, yakni milisi sayap kanan yang sekarang menjadi bagian dari Garda Nasional Ukraina, juga menjadi target misi penyelamatan. “Setiap orang. Karena mereka milik kami. Karena mereka ada di hati saya,” kata Podolyak.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, pasukan negaranya tidak mampu membuka blokade dan pengepungan pasukan Rusia di Mariupol. Ia secara terbuka meminta bantuan dari sekutu Barat.

“Ada dua cara untuk membuka blokir Mariupol. Yang pertama adalah bantuan serius dan senjata berat yang kami serta mereka (pasukan Ukraina di Mariupol) andalkan. Dengan tindakan bersama kita dapat membuka blokir Mariupol,” kata Zelensky dalam konferensi pers bersama Presiden Dewan Eropa Charles Michel di Kiev, Rabu.

Menurut Zelensky, saat ini Ukraina belum memiliki cukup persenjataan semacam itu untuk membebaskan Mariupol dari kepungan pasukan Rusia. “Cara kedua (untuk membuka blokade Mariupol) adalah diplomatik. Rusia belum menyetujuinya,” ucapnya.

Zelensky mengungkapkan, saat ini ratusan tentara Ukraina di Mariupol mengalami luka di bagian tangan mereka. Para prajurit Ukraina kehilangan nyawa dalam melindungi warga sipil yang terjebak di kota tersebut.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rusia telah memperbarui seruannya kepada pasukan Ukraina yang tersisa di area pabrik baja Azovstal di kota Mariupol untuk menyerah dan meletakkan senjata mereka. “Kepemimpinan Rusia menjamin kepada semua orang yang meletakkan senjata mereka perlindungan hidup, keamanan penuh, penyediaan perawatan medis yang memenuhi syarat dan kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa tentang perlakuan terhadap tawanan perang,” ujar Kepala Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Federasi Rusia Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika