REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait memastikan pihaknya akan berjuang keras agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pemegang regulator memberi label pada galon guna ulang dan kemasan yang mengandung BPA. Menurutnya, BPOM telah bersikap proaktif dan sangat mendengarkan masukan masyarakat. Dan BPOM telah merampungkan rancangan Perubahan Kedua atas Perka No 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.
"Hingga saat ini, Komnas Perlindungan Anak tetap konsisten memperjuangkan hak-hak anak. Terutama hak hidup anak untuk bisa tumbuh kembang secara sehat. Akan tetapi perjuangan untuk melindungi anak-anak kerap kali berbenturan dengan kepentingan lain," kata Arist Merdeka dalam acara 'Dialog Ilmiah Demi Anak Anak Indonesia Terbebas dari Kemasan BPA pada Kamis (21/4/2022) lalu di Auditorium Komnas Perlindungan Anak jalan TB Simatupang No 33 Pasar Rebo Jakarta Timur.
Dialog ilmiah yang digelar dalam rangka memperingati hari Kartini tersebut juga mengundang para Kartini Milenial seperti, Wakil Ketua Pengurus Pusat Persatuan Dokter Umum Indonesia, dr Hartati B Bangsa, Ketua Asosiasi Ibu Menyusui (AIMI) Nia Umar dan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB.
Arist Merdeka menegaskan bahwa perjuangan Komnas Perlindungan Anak tidak terkait dengan persaingan usaha AMDK seperti yang dituduhkan oleh pihak yang hanya berpikir ekonomi tanpa memperhatikan kesehatan anak. "Dalam rangka hari Kartini, kita mau mengampanyekan agar Ibu-Ibu punya pengetahuan tentang bahaya BPA. Karena cukup berbahaya kalau tidak, kita lebih bagaimana menyelamatkan anak, "kata Arist Merdeka dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/4/2022).
Keyakinan Arist tentang bahaya BPA yang terdapat pada galon guna ulang polycarbonat makin diperkuat dari presentasi secara virtual oleh Wakil Ketua Pengurus Pusat Persatuan Dokter Umum Indonesia dr Hartati B Bangsa. Menurut dr Hartati B Bangsa, cemaran senyawa BPA tidak hanya berbahaya bagi bayi dan balita. Akan tetapi berbahaya juga bagi orang dewasa yang sudah memiliki sistem imun. Bayi paling rentan terkena dampak paparan BPA sebab sistem saraf dan endokrin belum berkembang dengan sempurna.
"Jadi, rentannya bayi kita karena mereka belum punya mekanisme pertahanan untuk mengawal. Karena sistem pertahanan kita dalam tubuh akan berkembang seiring siklus kehidupan berjalan,"papar dr Hartati B Bangsa.
Masih menurutnya, konsumsi BPA yang sering dan dalam jumlah besar bisa mengganggu tumbuh kembang bayi dan anak anak. Di antaranya mempengaruhi senyawa yang diproduksi otak sehingga memicu kelainan, salah satunya aitisme. Lebih mengerikan lagi ternyata bayi bisa terkena paparan BPA lewat ASI yang diberikan ibunya. Mengingat senyawa BPA itu mudah larut dalam air.
"Pada Ibu dengan kondisi menyusui maka air susunya juga bisa menjadi media pengantar (BPA) itu akan larut, itu akan terbawa ke dalam ASI, " ujarnya.
Sementara Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) mengungkapkan dukungannya kepada pemerintah agar segera mengesahkan rancangan Perubahan Kedua atas Perka No 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan. Sehingga galon guna ulang yang mengandung BPA segera diberi label. Sebab menurut Nia Umar, senyawa BPA memiliki sifat tidak terlihat karena tidak bisa dicium maupun dirasakan.
Hal yang sama juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Arzeti Bilbina S.E, M.A.P mengajak masyarakat untuk mengawal aturan pelabelan BPA tersebut.
"Kita tidak bisa sendiri, kita harus bersama bergandengan tangan untuk mengawal pemerintah segera melabeli (galon guna uang yang mengandung) Bisphenol A. Di sini kita berbicara bagaimana menghadirkan atau memfasilitasi generasi emas dengan dimulai dari tumbuh kembang yang baik, " tegasnya.
Usai menggelar dialog, acara ditutup dengan pernyataan sikap yang dibacakan secara bersama - sama oleh seluruh peserta. Adapun pernyataan sikap dan tekad dari Kartini Milenial tersebut terdapat tiga pernyataan yaitu, 1. Kami bertekad akan berjuang untuk melindungi kesehatan anak anak Indonesia. 2. Kami bertekad mendukung kebijakan BPOM yang sejalan dengan kesehatan anak anak. 3. Kami mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Perubahan Kedua atas Perka No 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika