REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres akan mengunjungi Rusia pekan depan untuk menemui Presiden Vladimir Putin. Ia kemudian ke Ukraina untuk berbicara dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy.
Guterres akan terbang ke Moskow pada Selasa dan bertemu dengan Putin. Ia lalu akan menghadiri rapat kerja dan makan siang bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, kata Eri Kaneko, juru bicara Guterres, pada jumpa pers di New York.
"Dia berharap dapat membahas apa yang bisa dilakukan untuk mencapai perdamaian di Ukraina segera," kata Kaneko, dikutip Sabtu (23/4/2022), dari Reuters.
Guterres akan bertemu dengan Zelenskyy pada Kamis, Menlu Dmytro Kuleba, dan staf badan-badan PBB untuk membahas peningkatan upaya bantuan kemanusiaan, kata kantor juru bicara PBB dalam pernyataan. Guterres sebelumnya meminta bertemu dengan pemimpin kedua negara dalam surat terpisah yang diserahkan kepada diplomat masing-masing di PBB.
Pada Selasa, dia menyerukan gencatan senjata kemanusiaan selama empat hari mulai Kamis saat perayaan Paskah Ortodoks di Ukraina. Gencatan senjata itu untuk memberi kesempatan kepada warga sipil meninggalkan daerah konflik dan pengiriman bantuan ke wilayah yang terdampak parah.
"Sekretaris jenderal tidak terlalu kecewa seruan pribadinya tidak diindahkan. Tapi lebih ke soal tidak adanya gencatan senjata sehingga warga sipil tak bisa keluar dari daerah yang terkepung dan bantuan yang siap dikirimkan PBB dan mitra kami tak bisa dikirim ke daerah itu," kata Kaneko.
Guterres akan membahas tentang hal itu selama kunjungannya ke Moskow, kata juru bicara. Invasi Rusia di Ukraina, agresi militer terbesar terhadap sebuah negara Eropa sejak 1945, telah menewaskan dan melukai ribuan orang. Lebih dari 12 juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan di negara itu sekarang, kata Guterres sebelumnya.
Sejak memulai aksinya di Ukraina, Rusia telah menghancurkan kota-kota dan mayat ratusan warga sipil ditemukan. Moskow membantah mengincar warga sipil dan mengatakan tanpa bukti bahwa tanda-tanda kekejaman sengaja dibuat-buat. Negara-negara Barat dan Ukraina menuduh Putin melakukan agresi tak berdasar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika