REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dirjen Penyelenggaraan Haji Umroh Hilman Latief mengatakan jamaah umroh menjadi tanggung jawab swasta dan mitranya di Arab Saudi. Peran Kementerian Agama (Kemenag) dalam penyelenggaraan umroh hanya sebagai pengawasan dan pendampingan.
"Karena tugas dari Kementerian Agama dalam hal ini adalah untuk melakukan pengawasan dan pendampingan dan pengawasan saja, berbeda keterlibatannya ketika Kementerian agama mengelola penyelenggaraan haji," kata Hilman Latief dalam talk show dengan tema 'Adaptasi Kebiasaan Baru Ibadah Umroh di Masa Pandemi' yang digelar Center Satgas Penanganan Covid-19, Rabu (20/4).
Sehingga kata Hilman ketika ada jamaah umroh terpapar Covid-19 dan harus dirawat di RS Arab Saudi, maka yang bertanggungjawab adalah agen travel yang memberangkatkan dengan mitranya di Arab Saudi. Namun hal itu berbeda dengan jamaah haji Kemenag yang bertanggungjawab.
"Jamaah haji itu secara langsung, secara penuh dari A smpai Z, bahkan untuk kesehatannya jadi tanggungjawab Kemenag. Untuk umroh ini tidak, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, umroh ditangani oleh swasta," katanya.
Hilman memastikan, selama ini masing-masing agen travel telah memiliki mitra di Arab Saudi atau muasasah, bagaimana menyelesaikan persoalan terkait dengan umroh. Muasasah menyediakan apa yang diperlukan agen travel mulai dari transportasi darat, penginapan dan keperluan lainnya.
"Sementara ini untuk umroh itu ketika di Saudi sudah ditangani dalam kontrak kontraknya oleh mitra travel. Mereka telah membuat kontrak dengan muassasah atau travel agen di sini," katanya.
Jadi kata dia, secara teknis, muassasah akan menyampaikan layanan-layanan yang diperlukan oleh agen travel untuk service jamaahnya. Selain tranportasi dan penginapan, muasasah juga menawarkan jasa asuransi untuk mengcover biaya Rumah Sakit ketik ada jamaah sakit perlu dirawat.
"Saudi menyampaikan layanan- layanan yang akan diberikan termasuk juga teman-teman ini sudah membayarkan asuransi cukup besar untuk mereka bisa melaksanakan umroh," katanya.
Namun kata Hilman, saat ini yang sedang menjadi catatan Kemenag adalah soal asuransi. Di mana asuransi yang telah dibeli jamaah dalam satu paket umroh pelayanannnya tidak maksimal.
"Karena menurut informasi selain dananya untuk mengganti yang dikeluarkan jamaah ketika dirawat itu juga seringkali lambat. Bahkan sampai jamaah umroh pulang tidak keluar asuransinya," katanya.
Pelayanan tidak memuaskan soal asuransi inilah kata dia, yang perlu menjadi bahan perhatian. Untuk itu Kemenag akan melakukan evaluasi peran asuransi kepada jamaah yang merupakan masyarakat Indonesia.
"Asuransi yang jadi mitra jamaah umroh itu masih harus kita evaluasi lagi perannya, masih harus kita evaluasi kredibilitasnya," katanya.
Firman memastikan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Arab Saudi terkait persoalan ini. Sehingga kedepanya peran asuransi terhadap jamaah umroh bisa maksimal.
"Nah ini saya mencoba karena tugas kami mengawasi. Kita juga ingin mengklarifikasi itu kepada pemerintah Saudi tentunya mereka itu seperti apa kebijakannya dengan asuransi dan si ini terkait dengan penanganan kesehatan jamaah kita," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika