REPUBLIKA.CO.ID GARUT-- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucurkan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk subsidi bahan kebutuhan pokok masyarakat yang disalurkan dalam Operasi Pasar Murah 2022 di setiap kota dan kabupaten. "Untuk tahun 2022 ini kita anggarkan sebesar Rp15 miliar sebetulnya, namun terbagi Rp13 miliar untuk bahan pokok yang ini, kemudian Rp2 miliar untuk yang (program) Pemirsa Budiman, khusus minyak goreng curah," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan saat menyalurkan paket sembako murah di Sukaregang Leather Center, Kabupaten Garut, Ahad (24/4/2022).
Ia menuturkan Pemerintah Provinsi Jabar sudah memulai operasi pasar murah di sejumlah daerah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Paket yang disiapkan dalam program itu, kata dia, berupa 5 kg beras, 2 kg tepung terigu, 2 kg gula pasir, dan 2 liter minyak goreng yang dapat dibeli dengan harga Rp 80.700 atau lebih murah dari harga normal Rp 160 ribuan setiap paketnya."Kira-kira subsidi yang kita berikan ada 52 persen, sehingga mereka bisa membeli sekitar Rp80.700 per paket. Jadi kalau misalnya 100 persennya ya sekitar Rp160 ribuan, kira-kira," katanya.
Ia menyampaikan target penerima operasi pasar yakni masyarakat yang memang tidak miskin tetapi mampu membeli sembako, namun butuh disubsidi untuk meringankan beban ekonominya.Ia berharap dalam waktu dua hari ke depan, paket sembako murah sudah bisa disebar ke seluruh daerah dan dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga harga kebutuhan pokok di pasaran dapat secepatnya stabil."Jadi, program subsidi ini tujuannya adalah untuk menstabilkan harga sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014, tugas dan kewenangan provinsi adalah untuk melakukan operasi pasar murah," katanya.
Ia berharap anggaran untuk program pasar murah bisa lebih besar lagi agar banyak warga yang terbantu seperti tahun sebelumnya sebesar Rp20 miliar.Namun, pemerintah juga, kata dia, berharap bantuan sosial dan subsidi bisa dihindari juga bersamaan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat."Sebetulnya kan harapan kita lebih besar lagi adalah ekonomi membaik ya, sehingga bansos dan subsidi ini bisa kita hindari sebetulnya," kata Iendra.
