REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DRPD DKI Jakarta, Gembong warsono, mengatakan, kedatangan Presiden Jokowi ke sirkuit Formula E memang menunjukkan sikap positif terhadap ajang balap mobil listrik itu. Dia menganggap, hal itu memang menjadi kewajiban presiden dalam memantau setiap yang terjadi di daerah.

Apalagi, kata dia, DKI akan melaksanakan ajang balap layaknya di Mandalika, Lombok. “Artinya, Pak Jokowi sudah memberi respons positif di Mandalika. Jadi pemantauan ke Ancol ini, jangan sampai menunjukkan kualitas di bawah Mandalika,” kata Gembong ketika dihubungi, Selasa (26/4).

Dia tak menampik adanya dukungan Jokowi dan PDIP terkait event internasional itu. Namun, kata dia, dukungan diberikan hanya sebatas penyelenggaraan yang telah dianggarkan setiap danannya.

“Dalam konteks penyelenggaraan itu kita dukung. Yang tidak itu keterbukaan dan pemanfaatan APBD. Termasuk transparansi penggunaan anggaran ke publik,” katanya.

Dia masih menyayangkan soal transparansi pendanaan. Mulai dari biaya Commitment Fee yang awalnya Rp 2,3 triliun, dipangkas menjadi Rp 560 miliar. Commitment fee Formula E Jakarta turun hingga Rp 1,74 triliun hingga proses pembangunan sirkuit.

Menurut Gembong, pihak DPRD tidak menahu sama sekali terkait informasi dan keterbukaan tersebut. Oleh sebab itu, dia menegaskan masih membutuhkan informasi lebih jauh. “Caranya ya dengan lanjut interpelasi,” katanya.

Gembong melanjutkan, pihak DPRD akan kembali mendorong paripurna terkait Interpelasi yang sempat tertunda. Dia mengatakan, paripurna soal interpelasi tersebut bukan malah menolak Formula E atau pandangan dari fraksi lain, melainkan hanya mencari informasi mengenai keterbukaan ajang balap tersebut.

“Kalau fraksi lain mau nolak atau dukung ya di dalam rapat resmi dong, jangan di tempat makan,” jelasnya merujuk pada makan malam Anies dengan tujuh fraksi penolak interpelasi.