REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Perempuan di Indonesia memiliki peran yang jauh lebih maju dibanding di negara muslim lainnya. Mereka mendapatkan ruang yang luas untuk melakukan peran-peran domestik maupun peran-peran publik. Dalam konteks ekonomi, tidak ada larangan bagi kaum perempuan di Indonesia hari ini untuk belajar setinggi-tingginya dan memilih profesi yang mereka inginkan.
Hal tersebut terungkap dalam acara Strategic Talk #3 dengan tema "Women's Economic Empowerment in Muslim Country: an Indonesia case" yang diselenggarakan secara daring oleh kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra pada Selasa (26/4).
Acara ini menghadirkan pembicara yang merupakan ilmuwan dari Australia dan Indonesia yang telah banyak bergelut di bidang pemberdayaan perempuan. Pembicara tersebut adalah Prof Minako Sakai dari University of New South Wales (UNSW), Prof Amelia Fauzi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Riani Rachmawati PhD dari Universitas Indonesia (UI). Strategic Talk dimoderati oleh Dr Prita Prasetya yang juga dosen di Universitas Prasetya Mulya.
Tujuan acara ini, sebagaimana diungkapkan oleh Atdikbud KBRI Canberra, Mukhamad Najib, adalah untuk memperingati Hari Kartini dengan menyelami peran-peran perempuan di Indonesia dan negara Muslim lain dalam pemberdayaan ekonomi. Kegiatan ini juga ditujukan untuk mempertemukan ilmuwan perempuan di Indonesia dan Australia agar bisa saling bersinergi dalam menguatkan peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan, khususnya di Indonesia.
“Ilmuwan perempuan di Indonesia dan Australia bisa jadi memiliki peran yang berbeda, karena situasi sosial dan budaya antara kedua negara yang berbeda. Namun ilmuwan perempuan Australia dan Indonesia bisa bersinergi untuk merumuskan peran-peran universal kaum perempuan dalam perekonomian suatu masyarakat bahkan negara,” urai Najib seperti dikutip dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Dalam paparannya, Minako Sakai mengungkapkan bahwa kaum perempuan di Indonesia banyak terlibat aktif dalam penguatan ekonomi keluarga. Mereka mengelola usaha-usaha mikro untuk membantu suami dalam meningkatkan penghasilan. Di Indonesia, menurutnya, dukungan ekosistem terhadap perempuan yang berbisnis cukup baik.
“Di Indonesia, selain pemerintah, dukungan bagi perempuan yang berbisnis juga diberikan oleh organisasi-organisasi seperti Darma Wanita, PKK, dan pengajian-pengajian. Islam dalam hal ini dapat menjadi sumber motivasi positif bagi perempuan untuk berbuat lebih banyak, termasuk dalam bidang ekonomi. Lembaga-lembaga sosial Islam juga sangat membantu perempuan Muslim yang ingin berbisnis dengan memberikan pelatihan dan kadang permodalan,” jelas Minako.
Sementara Amelia Fauzi, yang juga guru besar UIN Jakarta ini menguraikan bahwa 60-80 persen usaha mikro di Indonesia dikelola oleh perempuan. Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi dan sektor publik di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Dalam hal ini, tambah Amelia, dukungan pemerintah terhadap aktivitas kewirausahaan perempuan diwujudkan dalam konsep ekonomi kerakyatan.
Senada dengan Minako, Amelia juga menjelaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap wirausahawan perempuan sejalan dengan dukungan organisasi keislaman di Indonesian. “Indonesia memiliki keunikan dibanding negara-negara Muslim lain seperti Bangladesh, negara-negara Timur Tengah, bahkan Malaysia. Di Indonesia, organisasi keislaman sangat mendukung pertumbuhan aktivitas perempuan dalam berbisnis. Perempuan di Indonesia memiliki tugas domestik di rumah, namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk membantu suami dalam menguatkan ekonomi keluarga dengan berbisnis,” tutur Amelia.
Dalam kaitannya dengan peran ekonomi kaum perempuan di Indonesia, dosen FEB UI Riani Rachmawati memaparkan hasil penelitiannya mengenai perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi sopir ojek online. Menurutnya banyak kendala yang dihadapi oleh perempuan yang berprofesi sebagai lady driver di Indonesia, dari mulai ancaman pelecehan sampai risiko pembayaran.
“Banyak masalah yang dihadapi oleh lady driver yang membutuhkan advokasi. Mereka bekerja 10-12 jam per hari, kadang mereka bekerja pada malam hari sampai pagi untuk mendapatkan penghasilan. Namun jaminan sosial dan hak-hak mereka sebagai pekerja sangat terbatas. Berangkat dari kesadaran ini, sebagian lady driver membentuk majelis taklim, mereka juga membentuk organisasi agar bisa saling dukung dan saling menguatkan antara satu sama lain,” jelas Riani.
Kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang terdiri dari dosen, peneliti, mahasiswa dan penggiat pemberdayaan masyarakat ini dirasa sangat penting oleh peserta. Dalam sesi tanya jawab peserta mengungkapkan perlunya kolaborasi di antara ilmuwan perempuan dan para pemangku kepentingan lain dalam meningkatkan peran-peran perempuan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika