"Gazprom Export telah memberi tahu (perusahaan gas Bulgaria) Bulgargaz dan (perusahaan gas Polandia) PGNiG terkait penangguhan pasokan gas mulai 27 April dan sampai pembayaran dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh keputusan (tentang transfer pembayaran gas dalam rubel)," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan itu menambahkan baik Bulgaria maupun Polandia tidak membayar sesuai volume yang dipasok pada Selasa, 26 April.

Karena kedua lokasi tersebut adalah negara transit, Gazprom juga memperingatkan jika ada gas yang menuju wilayah ketiga dialihkan ke Bulgaria atau Polandia, pasokan ini akan dipotong dengan volume yang setara.

Pada 31 Maret, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan "negara-negara yang tidak bersahabat" sekarang harus membayar pasokan gas dalam rubel setelah mereka membekukan aset mata uang Bank Sentral Rusia dalam perang Ukraina.

Putin mengatakan bahwa dengan membekukan aset Rusia dalam dolar dan euro, Barat menyita pembayaran bahan bakar dan mengambilnya secara gratis.

Di bawah perintah itu, negara-negara Barat harus membuka rekening dalam rubel di bank-bank Rusia untuk membayar gas.

Perusahaan gas negara Polandia PGNiG mengatakan pada Selasa bahwa Gazprom menginformasikan niatnya untuk menangguhkan pengiriman pada Rabu yang merupakan awal hari kontrak.

Menanggapi keputusan itu, Anna Moskwa, menteri iklim dan lingkungan Polandia, mengatakan negaranya siap untuk merespons keputusan Rusia.

Fatih Birol, direktur eksekutif Badan Energi Internasional (IEA), mengatakan dalam sebuah tweet bahwa “Langkah Gazprom untuk benar-benar mematikan pasokan gas ke Polandia adalah tanda lain dari politisasi Rusia atas perjanjian yang ada & hanya akan mempercepat upaya Eropa menjauh dari pasokan energi Rusia. @IEA berdiri teguh bersama Polandia.”

Setidaknya 2.729 warga sipil tewas dan 3.111 lainnya terluka di Ukraina sejak perang dimulai lebih dari dua bulan lalu, menurut perkiraan PBB. Jumlah korban sebenarnya dikhawatirkan jauh lebih tinggi.