REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor mengalokasikan anggaran perbaikan sekolah sekitar Rp 30 miliar, setelah sempat terkena refocusing anggaran. Tercatat ada sekitar 200 sekolah yang membutuhkan perbaikan.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Dani Rahadian, sebagian besar sekolah yang mendapat intervensi anggaran perbaikan pada tahun ini merupakan sekolah yang diajukan untuk perbaikan pada tahun lalu, namun banyak terlaksana terkena refocusing.
“Kalau total butuh perbaikan, hampir semua (sekolah) ya. Untuk Sekolah Dasar (SD) ada 211 sekolah, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 20. Rata-rata perbaikan atap sekolah,” kata Dani kepada Republika, Rabu (27/4/2022).
Selain itu, perbaikan paling banyak didominasi untuk bangunan SD, dibandingkan dengan bangunan SMP. “Sepertinya (perbaikan gedung) SD saja. Untuk SMP juga kan sedikit. Jumlah pasti saya kurang hafal, bisa ke bidang sarpras (sarana prasarana, red) Disidik,” ujarnya.
Rekomendasi perbaikan sekolah di Kota Bogor itu muncul usai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor tahun anggaran 2021. Komisi IV DPRD Kota Bogor meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk segera melakukan renovasi bangunan sekolah SD dan SMP se-Kota Bogor.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, mengatakan berdasarkan catatan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, terdapat kurang lebih 200 bangunan sekolah yang perlu mendapatkan intervensi anggaran untuk melakukan renovasi.
“Ada 200 bangunan lebih yang perlu mendapatkan prioritas intervensi anggaran perbaikan bangunan gedung sekolah,” ujar Karnain.
Ia mengatakan, bangunan-bangunan yang perlu mendapatkan interfensi anggaran ini juga diketahui sudah berusia lebih dari 40 tahun. Dari data yang dimilikinya, bangunan tersebut dibangun pada tahun 1970-an, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi dan renovasi lagi.
Terlebih, pada tahun lalu dan awal tahun ini terdapat kasus bangunan sekolah yang ambruk. Hal ini menunjukkan perlu adanya perhatian khusus dari sisi anggaran.
“Jadi pemkot harus punya prioritas yang tepat, jangan sampai memprioritaskan agenda yang mengesampingkan prioritas di bidang pendidikan yang memang perlu support anggaran yang memadai untuk mengintervensi renovasi bangunan gedung sekolah,” katanya.