Monday, 5 Zulhijjah 1443 / 04 July 2022

Monday, 5 Zulhijjah 1443 / 04 July 2022

5 Zulhijjah 1443
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Mahfud: Mencari Pemimpin Baru yang Kuat Jadi Tantangan Indonesia Hadapi Pemilu 2024

Senin 02 May 2022 09:14 WIB

Rep: Flori Sidebang/ Red: Andri Saubani

Menko Polhukam Mahfud MD.

Menko Polhukam Mahfud MD.

Foto: Dok Kemenko Polhukam
Persoalan integritas merupakan tantangan dari waktu ke waktu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan dalam konteks pemberantasan korupsi dan integritas, mencari pemimpin baru yang kuat adalah tantangan yang Indonesia hadapi pada Pemilu 2024. Menurut dia, hal ini tidak ada hubungan dengan penilaian kalangan tertentu bahwa pemerintahan menyerah dan gagal, karena sudah banyak kemajuan yang dicapai, serta Pemilu 2024 sudah pasti dilakukan dan tidak ada penundaan.

Pernyataan itu Mahfud sampaikan saat membawakan keynote speech pada webinar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh KPK dengan topik ‘Menjaga Integritas Bangsa’ pada Rabu (27/4/2022).

Baca Juga

“Ada dua tantangan besar yang harus dihadapi oleh Indonesia tahun 2024 yakni, polarisasi sub ideologi dalam pembelahan ikatan primordial dan lemahnya penegakan hukum, termasuk maraknya korupsi karena birokrasi kita ini integritasnya lemah," kata Mahfud.

Ia menilai, persoalan integritas merupakan tantangan dari waktu ke waktu. Bukan hanya pada era Presiden Joko Widodo, tapi juga era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), era Presiden Megawati, dan era Presiden Gus Dur. Sehingga tahun 2024, kata dia, harus dipersiapkan strong leader yang demokratis agar Indonesia tidak menghadapi keadaan integritas yang lebih buruk, serta harus diantisipasi dari sekarang.

“Kita tidak menyerah dan terus memperbaiki. Pemerintah saat ini tidak gagal, sebab menurut survei Kompas, indeks kepercayaan publik naik ke 73 persen, tertinggi sejak 2015. Indeks penegakan hukum dari 49,1 pada 2019 menjadi 65 pada Maret 2022,” tegas Mahfud.

Mahfud menuturkan, lemahnya penegakan hukum, meskipun sekarang jauh lebih baik dari tahun 2019, telah menggeroti lembaga-lembaga hukum, dan mengancam integritas keutuhan bangsa ini. Oleh karena itu, menurutnya, penilaian integritas birokrasi yang dilakukan oleh KPK ini sangat penting, sebagai bagian dari penegakan hukum yang komprehensif dengan sasaran pembenahan di bidang organisasi, manajemen, dan SDM.

“Itu tapi tidak cukup, dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa negara ini terancam kalau kita tidak berubah bersama-sama membangun integritas, jika ini tidak dilakukan, maka masa depan kita masih dipertanyakan,” tuturnya.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile