REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom INDEF, Dradjad Wibowo mengingatkan bahwa persoalan minyak goreng bisa berlangsung lama. Untuk itu Dradjad menyarankan pemerintah mengubah kebijakan terkait masalah kelapa sawit.
“Jangan lupa, negara-negara Eropa sekarang itu agak kesulitan minyak goreng karena suplai minyak bunga matahari itu sebagian besar dari Ukraina. Kemudian yang 20 persen dari Rusia. Suplai ini terganggu sehingga minyak goreng dari Sun Flower itu berkurang,” papar Dradjad dalam diskusi webinar yang diselenggarakan Partai Gelora, Rabu (25/4/2022).
Otomatis negara Eropa, menurutnya, akan berpikir untuk pindah ke minyak nabati lain termasuk sawit, walaupun mereka berkampanye negatif terhadap sawit. Apalagi sawit ini bisa dipakai untuk es krim, kosmetik, dan berbagai macam produk di industri hilirnya, dan paling kompetitif.
Dengan kondisi ini, Dradjad mengatakan sulit mengharapkan harga sawit di dunia itu akan turun ke level sebelum akhir 2020. Sehingga ancaman kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng akan terus terjadi hingga satu atau dua tahun ke depan. “Ini yang harus diantisipasi. Kebijakannya harus efektif. Tidak bisa kebijakannya seperti yang kemarin dilakukan,” ungkapnya.
Pemerintah, menurut Dradjad, sudah paham sekali dengan kebijakan apa yang harus mereka lakukan. Tinggal political will, bagaimana pembantu Presiden Jokowi merumuskan kebijakan, yang tidak hanya di atas kertas saja. Tapi betul-betul efektif.
Dradjad bahkan mengingatkan agar jangan hanya melihat minyak goreng saja, tapi juga kebutuhan pokok lainnya. Dalam perang Rusia Vs Ukraina ini, menurunya, bahan pangan lain juga berpotensi melonjak harganya.
“Jangan terkaget-kaget kalau nanti kedelai juga akan naik. Kalau beras mungkin tidak bermasalah, tapi gandum. Di kita kan banyak juga yang makan mie. Mungkin ini yang akan terkena masalah,” kata Ketua Dewan Pakar PAN tersebut.
Termasuk, kata Dradjad, jangan kaget jika harga BBM, seperti solar, premium, pertamax akan melonjak. Kondisi-kondisi inilah, kata Dradjad, yang perlu terobosan kebijakan tata niaga dan pengamanan harga. Bukan hanya migor, tapi pangan lain yang dianggap strategis. Perlu stok nasional, yang harus ditopang dana yang cukup dari APBN atau sumber lain. “Kalau tidak ada dananya ya sama saja omong kosong,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika