REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akhirnya menerbitkan aturan baru terkait pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), usai aturan lama ditolak ramai-ramai oleh kelompok pekerja. Aturan terbaru ini kembali memperbolehkan dana JHT dicairkan saat pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau mengundurkan diri.

Aturan terbaru itu adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Beleid ini diteken Ida pada 26 April 2022.

Dalam aturan terbaru tersebut, terdapat enam kategori pekerja yang bisa mencairkan dana JHT. Pertama, pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai usia pensiun.

Usia pensiunnya adalah 56 tahun, atau batas usia pensiun yang berlaku di perusahaan masing-masing. Kategori pertama ini juga termasuk pekerja yang perjanjian kerjanya berakhir. Termasuk pula pekerja bukan penerima upah yang berhenti bekerja.