REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – Pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah Akhunzada, meminta masyarakat internasional mengakui pemerintahan kelompoknya di Afghanistan. Taliban telah merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus tahun lalu.
“Afghanistan memiliki perannya dalam perdamaian dan stabilitas dunia. Sesuai dengan kebutuhan ini, dunia harus mengakui Imarah Islam Afghanistan,” kata Akhunzada dalam pesan tertulis menjelang hari raya Idul Fitri, Jumat (29/4), dikutip laman Aljazirah.
Imarah Islam adalah nama pemerintahan Taliban untuk Afghanistan. Menurut Akhunzada, saat ini dunia telah menjadi 'desa kecil'. Ia menilai, hubungan diplomatik yang baik akan membantu Afghanistan memecahkan masalah-masalahnya.
Saat meminta pengakuan global, Akhunzada tidak menyinggung apakah Taliban akan memenuhi tuntutan dunia tentang pemenuhan hak-hak dasar bagi perempuan Afghanistan, termasuk di bidang pendidikan dan partisipasi politik. Kendati demikian, dia menyebut, pemerintahan Taliban telah membuka pusat madrasah baru untuk pendidikan modern dan agama.
“Kami menghormati dan berkomitmen untuk semua hak syariat pria dan wanita di Afghanistan. Jangan gunakan masalah kemanusiaan dan emosional ini sebagai alat untuk tujuan politik,” ujar Akhunzada.
Pada Maret lalu, komunitas internasional mengecam Taliban karena menutup kembali sekolah menengah atas untuk siswi-siswi di Afghanistan. Penutupan dilakukan hanya beberapa jam setelah mereka mengumumkan bahwa para siswi di sana diizinkan kembali bersekolah.
Saat ini pemerintahan Taliban pun sedang menghadapi ancaman keamanan, terutama dari kelompok ISIS. Selama sepekan terakhir, ISIS mengeklaim bertanggung jawab atas dua serangan bom di Distrik Mazar-e-Sharif. Setidaknya 29 orang tewas dalam kedua insiden tersebut.
Akhunzada tidak menyinggung ancaman keamanan yang kini sedang dihadapi Afghanistan dan pemerintahan Taliban. Namun, dia mengungkapkan, Taliban telah mampu membangun tentara Islam dan nasional yang kuat. Mereka pun membentuk organisasi intelijen yang solid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika