REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi V DPR Syaifullah Tamliha mengatakan, mudik tahun ini haruslah menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk pelaksanaannya tahun depan. Hal tersebut harus dilakukan, mengingat tahun-tahun berikutnya akan terjadi peralihan status Covid-19 dari pandemi menjadi endemi.
"Belajar pada musim mudik tahun ini, ke depannya pemerintah tidak hanya harus melakukan rekayasa lalu lintas, namun juga juga rekayasa hari libur agar masyarakat tidak mudik dalam waktu bersamaan. Karena waktu libur yang sama dan itu pun beberapa hari sebelum Lebaran," ujar Syaifullah lewat keterangan tertulisnya, Ahad (1/5/2022).
Ia menjelaskan bahwa rekayasa hari libur tersebut penting, karena terbukti rekayasa lalu lintas tidak banyak membantu. Menurutnya saat pemberlakukan ganjil-genap, nomor ganjil saat tidak boleh masuk tol justru akan membuat macet di jalan non tol dan juga tidak menghilangkan macet di jalan tol.
"Setidaknya libur Lebaran perlu satu minggu sebelum hari H, agar pilihan waktu mudik masyarakat juga lebih fleksibel," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Di samping itu, pemerintah juga belum mempunyai perangkat pengawasan digital yang bisa memberi informasi kepada masyarakat tentang jumlah luas jalan raya dan kapasitas kendaraan yang seharusnya bisa melewati di waktu yang bersamaan. "Masyarakat juga belum mudah mengakses kondisi kemacetan di jalan baik tol maupun non tol," ujar Syaifullah.
Pada pelaksanaan arus mudik tahun ini, ia menilai pemerintah kurang antisipatif. Terbukti dari panjangnya kemacetan di jalan tol, nontol, dan akses ke pelabuhan.
"Hingga H-2 ini pun kemacetan terjadi di mana-mana. Walaupun sudah terlambat, pemerintah harus memberikan solusi di setiap kemacetan," ujar Syaifullah.
Pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih mengatakan kegiatan mudik yang kembali dijalankan setelah absen dilakukan masyarakat selama pandemi, dapat berdampak positif bagi kinerja perekonomian. "Dari dulu ekonomi Lebaran, baik karena mudik atau meningkatnya permintaan masyarakat, mendukung sektor seperti ritel, transportasi, perhotelan menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi," kata Lana dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (29/4/2022).
Menurut dia, secara historis, kegiatan mudik dan Lebaran menjadi pendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi triwulanan seiring dengan tingginya permintaan masyarakat di berbagai sektor. Untuk itu, momentum perbaikan ekonomi karena arus mudik dan Lebaran ini harus dijaga agar bisa memberikan kontribusi kepada pertumbuhan di akhir tahun, meski harus disertai kewaspadaan agar tidak muncul kasus pandemi baru.
Ia juga mengapresiasi pelonggaran kebijakan mudik karena menunjukkan pemerintah memahami kerinduan masyarakat untuk bersilaturahmi terutama dengan keluarga jauh sebagai bagian dari kebutuhan sosial."Saya kira pemerintah sangat bijaksana mengizinkan mudik untuk memulihkan ekonomi, tapi tetap mewaspadai kemungkinan penularan Covid-19, khususnya Omicron yang masih ada dengan persyaratan booster," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika