REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Prof Dr KH Haedar Nashir MSi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bahas berbagai hal terkait dengan persoalan kebangsaan.
Dalam pertemuan ini, keduanya juga membahas berbagai isu kerakyatan serta persiapan pelaksanaan muktamar Muhammadiyah, yang direncanakan bakal dihelat pada November 2022.
Gubernur Jawa Tengah mengungkapkan, hari ini ia bersilaturahim dengan Ketum PP Muhammadiyah tersebut di Jalan Cik Di Tiro, Gondokusuman, Yogyakarta. Ia diterima langsung oleh KH Haedar Nashir dan Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Tengah Drs H Tafsir MAg.
Ganjar mengungkapkan, sebenarnya keinginan untuk sowan dan bersilaturahim dengan KH Haedar Nashir sudah lama, tetapi waktu itu di Yogyakarta masih ramai-ramainya kasus Covid-19 hingga akhirya tertunda.
“Setelah tiga bulan berlalu dan kebetulan saya sedang berada di Yogyakarta, maka saya kontak dan beliau alhamdulillah juga ada waktu,” ungkapnya, dalam keterangan pers yang diterima Republika, Kamis (5/5).
Gubernur Jawa Tengah juga menyampaikan, dalam kesempatan dengan KH Haedar Nashir ini juga membahas berbagai hal. Di antaranya masukan tentang ekonomi kecil atau mikro dan usaha kecil menengah (UKM).
“Intinya, bagaimana usaha kecil (UKM) harus mendapatkan perhatian agar lebih optimal dalam mendorong kebangkitan perekonomian,” katanya.
KH Haedar Nashir, lanjut Ganjar, juga bercerita banyak soal politik pertanian --yang menurutnya-- sangat menarik, khususnya yang berhubungan dengan politik pangan. Salah satunya terkait dengan isu yang msih hangat, dalam hal ini polemik minyak goreng.
Beliau juga mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemerintah. Namun, masalah minyak goreng mesti diselesaikan dengan tuntas. “Tidak cukup hanya dengan ketegasan dan keberanian pemerintah menyetop ekspor produk CPO,” ujarnya.
Terkait politik pangan, masih jelas Ganjar, obrolan lebih difokuskan pada strategi menggerakkan ekonomi dengan kekuatan bangsa, khususnya dari anak- anak bangsa Indonesia sendiri.
Misalnya mengenai beberapa komoditas pertanian strategis seperti bawang, kedelai dan lainnya dengan semangat sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Yang ini butuh partisipasi seluruh anak bangsa, sehingga butuh persatuan,” kata Ganjar.
Sementara itu, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir, menambahkan beberapa pokok bahasan dalam silaturrahim ini. Misalnya terkait situasi kebangsaan.
Ada tukar pandangan dan pemikiran antara KH Haedar Nashir selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah dengan gubernur sebagai perwakilan Pemerintah. “Tukar pandangan tadi salam suasana yang sangat sejuk dan tidak ada sesuatu yang saling bertentangan,” ungkapnya.
Masih terkait dengan tukar pandangan ini, lanjut Tafsir, pandangan Muhammadiyah sangat jelas mengenai situasi kebangsaan, seperti yang jamak disampaikan oleh Ketum PP Muhammadiyah dalam berbagai forum.
Yaitu pemimpin bangsa itu harus berdiri di atas segala golongan. Pemimpin bangsa tidak boleh berpihak pada satu kelompok.
“Kalau istilah Pak Haedar itu, negara tidak boleh bermahzab, mahzab pemimpin itu ya memayungi semuanya. Itu sudah banyak ditulis oleh pak Haedar dan itu juga yang disampaikan beliau pak Ganjar,” katanya.
Poin lain yang menjadi pembahasan antara Ganjar dengan Haedar, tambah Tafsir, adalah beberapa hal terkait dengan persiapan Muktamar Muhammadiyah yang dijadwalkan pada 18-20 November 2022 nanti.
Dalam hal ini, Gubernur Jawa Tengah--sebagai pemimpin daerah--siap mendukung muktamar Muhammadiyah nanti.
“Jadi, intinya dua hal itu yang dibahas beliau- beliau, yakni persoalan kebangsaan dan terkait persiapan muktamar Muhammadiyah. Yang ketiga tentu adalah silaturahim karena masih dalam suasana lebaran,” kataTafsir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika