Jumat 06 May 2022 13:32 WIB

Polisi Armenia Tahan Puluhan Pendemo yang Desak Perdana Menteri Mundur

Polisi Armenia menahan puluhan pengunjuk rasa yang desak Perdana Menteri mundur

Rep: Fergi Nadira B/ Red: Esthi Maharani
Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan
Foto: EPA-EFE/ARMENIAN GOVERNMENT PRESS OFFICE
Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan

REPUBLIKA.CO.ID, YEREVAN - Polisi Armenia menahan puluhan pengunjuk rasa yang melakukan aksi menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Kamis (5/5/2022). Para pendemo mengatakan perdana menteri telah membuat konsesi yang tidak dapat diterima atas wilayah Nagorno-Karabakh.

Negara Kaukasus Selatan yang terkurung daratan itu telah menyaksikan para pencela Pashinyan turun ke jalan dalam beberapa hari terakhir. Mereka memblokir jalan-jalan utama di ibu kota Yerevan dan menyerukan kepada penduduk untuk melakukan tindakan pembangkangan sipil.

Tayangan televisi lokal menunjukkan petugas polisi menangkap pengunjuk rasa dan menyeret mereka ke dalam van. Polisi di Yerevan mengatakan pihaknya telah menahan 49 pengunjuk rasa pada tengah hari.

Pashinyan telah menghadapi kritik keras sejak Armenia kalah oleh Azerbaijan dalam perang enam minggu pada tahun 2020. Armenia kehilangan wilayah yang signifikan di dan sekitar wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan.

Bulan lalu, Pashinyan telah membuat marah oposisi ketika dia mengatakan masyarakat internasional mendesak Armenia untuk menurunkan standar status Nagorno-Karabakh. Wilayah itu adalah sebuah kantong yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan tetapi berpenduduk dan sampai saat ini sepenuhnya dikendalikan oleh etnis Armenia.

Bulan lalu juga, Azerbaijan mengatakan bahwa pihaknya siap untuk negosiasi perjanjian damai dengan Armenia. Namun Baku mengatakan Yerevan perlu melepaskan setiap klaim teritorial terhadap negara itu.

Pashinyan mengatakan dia tidak akan menandatangani kesepakatan damai dengan Azerbaijan tanpa berkonsultasi dengan etnis Armenia di Nagorno-Karabakh. Padahal sebelumnya ia mengatakan dia telah menyetujui gencatan senjata yang ditengahi Rusia pada tahun 2020 untuk menghindari kerugian lebih lanjut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement