REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan untuk menghadapi kasus hepatitis akut bergejala berat yang belum diketahui penyebabnya pada anak. "Penguatan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dengan adanya rumah sakit rujukan untuk penanganan kasus hepatitis akut yang berat seperti Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso Jakarta," kata Siti Nadia Tarmizi yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, upaya memperkuat fasyankes di seluruh daerah merupakan langkah strategis pemerintah untuk mencegah penyebaran kasus hepatitis akut. "Termasuk pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosis pasti terkait penyebab hepatitis akut berat ini," katanya.
Kementerian Kesehatan telah menunjuk Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sebagai laboratorium rujukan untuk pemeriksaan spesimen hepatitis akut. Selain itu, Kemenkes juga telah mengirimkan surat kewaspadaan kepada Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, yakni Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/2515/2022 tentang Kewaspadaan terhadap Penemuan Kasus Hepatitis Akut yang tidak Diketahui Etiologinya.
Menurut Nadia, diperlukan upaya peningkatan kewaspadaan, pencegahan, dan pengendalian infeksi hepatitis akut pada anak. Harapannya, setiap kasus yang memiliki gejala serupa dengan hepatitis akut misterius segera dilaporkan. Lead Scientist kasus hepatitis akut Hanifa Oswari mengatakan, masyarakat harus waspada, tetapi jangan panik dalam menghadapi hepatitis misterius.
"Kalau sakit, terutama ada gejala saluran cerna, seperti mual, muntah, diare, sakit perut dengan demam ringan, hati-hati ini bisa mengarah ke alergi berat," katanya.
Masyarakat dengan gejala tersebut diimbau segera meminta pertolongan medis untuk mengetahui apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut atau tidak, sehingga tim medis bisa menemukan kasus sedini mungkin dan ditangani optimal. "Kemenkes dan jajaran serta para ahli sudah dikerahkan untuk bisa memecahkan masalah ini bersama-sama," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika