"Kadang saya tidak sengaja melepas jilbab, tapi atasan memberi tahu saya untuk memakainya kembali. Laki-laki bebas memilih apa yang mereka mau, tapi perempuan tidak," kata Farzana (nama samaran) kepada DW.

Karyawan swasta berusia 22 tahun di Kota Shiraz, Iran, ini menggambarkan situasi tersebut ibarat punya "kehidupan ganda" di tempat kerja.

Di Iran, kewajiban pemakaian jilbab diberlakukan beberapa tahun setelah Revolusi Islam pada 1979. Di bawah undang-undang yang berlaku, perempuan harus menutupi rambut mereka dan mengenakan pakaian longgar di tempat umum, termasuk tempat kerja, di sekolah, dan universitas. Mandat tersebut ditegakkan oleh petugas penjaga moralitas.

Namun, kini terjadi peningkatan penolakan terhadap mandat hijab, khususnya di kalangan generasi muda dan di daerah perkotaan. Mereka yang menentang memandang peraturan ini sebagai alat paksaan politik yang mengontrol tubuh perempuan. Di Iran telah terjadi gelombang protes terhadap jilbab dalam beberapa tahun terakhir, seperti gerakan White Wednesdays.