REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Pemerintahan Joe Biden pada Jumat (6/5/2022), mengecam keras rencana Israel untuk membangun pemukiman baru di wilayah Palestina yang diduduki. Para pejabat Israel mengatakan mereka akan menyetujui 4.000 unit rumah baru dibangun di Tepi Barat.

Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri, Jalina Porter, mengatakan bahwa AS mengetahui keputusan Israel untuk mengumumkan langkah tersebut pada 12 Mei. "Kami sangat menentang perluasan permukiman yang memperburuk ketegangan dan merusak kepercayaan di antara para pihak," kata Porter kepada wartawan selama konferensi pers, dilansir dari Alarabiya, Ahad (8/5/2022).

“Program Israel untuk memperluas permukiman sangat merusak prospek solusi dua negara,” kata Porter. “Pemerintahan Biden sudah jelas sejak awal,” tambahnya.

Duta Besar AS untuk Israel Thomas Nides mengatakan kepada Axios bahwa dia dan pejabat pemerintahan Biden lainnya telah menjelaskan kepada pemerintah Israel bahwa pemerintah menentang pembangunan baru di permukiman dan memintanya untuk tidak melanjutkannya.

Laporan Axios juga mengutip para pejabat Israel yang mengatakan kepada rekan-rekan AS bahwa pemerintah Israel yang rapuh dapat runtuh jika permukiman tidak disetujui. Keputusan Israel ini diperkirakan akan memperburuk ketegangan dan kekerasan yang telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir antara Palestina dan Israel.

Kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem telah menjadi tempat bentrokan baru sementara beberapa serangan telah dilakukan terhadap warga sipil Israel. Pada Kamis, dua warga Palestina membunuh tiga warga Israel dan melukai empat lainnya dalam serangan di dalam wilayah Israel.

Porter mengutuk "serangan teroris" dan mengatakan itu "sangat keji datang ketika Israel merayakan Hari Kemerdekaannya.

“Kami tetap berhubungan dekat dengan teman dan mitra Israel kami dan berdiri teguh bersama mereka dalam menghadapi serangan ini.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika