REPUBLIKA.CO.ID,HEBRON –Mahkamah Agung Israel telah menolak petisi yang menentang pengusiran lebih dari 1.000 warga Palestina yang tinggal di bagian pedesaan Tepi Barat yang diduduki Israel. Wilayah itu saat ini telah ditetapkan Israel untuk latihan militer.

Setelah dua dekade manuver hukum yang tidak meyakinkan, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusannya pada Rabu (4/5/2022) malam. Ini membuka jalan bagi pembongkaran delapan desa kecil Palestina di daerah berbatu dan gersang di Selatan kota Hebron yang disebut Masafer Yatta.

Dalam putusannya, pengadilan menganggap bahwa orang Badui Palestina yang tinggal di daerah tersebut, yang telah mempertahankan gaya hidup nomaden selama beberapa generasi, belum menjadi penduduk tetap di daerah tersebut ketika Militer Israel pertama kali menyatakannya sebagai zona tembak pada 1980-an.

Penduduk Masafer Yatta dan kelompok hak asasi Israel mengatakan bahwa banyak keluarga Palestina telah tinggal secara permanen di area seluas 7.400 hektar sejak sebelum Israel merebut Tepi Barat Palestina pada tahun 1967. Sehingga pengusiran mereka akan merupakan pelanggaran hukum internasional.

" #Ini membuktikan bahwa pengadilan ini adalah bagian dari pendudukan. Kami tidak akan meninggalkan rumah kami. Kami akan tinggal di sini," kata Nidal Abu Younis, Walikota Masafer Yatta dilansir dari The New Arab, Kamis (5/5/2022).

Pengadilan mengatakan pintu masih terbuka bagi penduduk desa untuk setuju dengan militer dalam menggunakan bagian dari tanah untuk tujuan pertanian. Juga mendesak pihak untuk mencari kompromi, meskipun daerah itu adalah wilayah Palestina.

Asosiasi Hak Sipil di Israel (ACRI), yang bersama dengan warga Masafer Yatta mengajukan petisi menentang pengusiran, mengatakan putusan itu akan memiliki "konsekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya."

 "Pengadilan Tinggi telah secara resmi mengizinkan seluruh keluarga, dengan anak-anak dan orang tua mereka, tanpa atap di atas kepala mereka," kata ACRI dalam sebuah pernyataan. Alkhaledi kurnialam

Ikuti Whatsapp Channel Republika