Senin 09 May 2022 13:47 WIB

Tjahjo Minta Kementerian dan Lembaga Segera Detailkan Data Pegawai untuk IKN

Untuk klaster pertama awal 2024, 60 ribu pegawai akan ditempatkan di IKN.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Andri Saubani
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo meminta kementerian dan lembaga segera mendetailkan data pegawai yang akan ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (ilustrasi)
Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo meminta kementerian dan lembaga segera mendetailkan data pegawai yang akan ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo meminta kementerian dan lembaga termasuk TNI, Polri segera mendetilkan data pegawai yang akan ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) baru di awal 2024. Tjahjo mengatakan, rencananya untuk tahap pertama ada 60 ribu yang akan ditempatkan di IKN.

"Data klaster pertama 60 ribu pegawai termasuk TNI Polri yang dipersiapkan awal 2024 sudah di ibu kota negara baru juga harus sudah detail di tiap-tiap Kementerian lembaga termasuk TNI, Polri," kata Tjahjo saat memberikan arahan dalam Apel Pagi Kementerian PANRB, Senin (9/5/2022).

Baca Juga

Sebelumnya, Kementerian PANRB menyatakan sebanyak 60 ribu pegawai akan dipindahkan ke IKN Nusantara di tahap pertama awal tahun 2024. Sebanyak 60 ribu pegawai itu terdiri dari unsur aparatur sipil negara (ASN) dan TNI Polri.

Pernyataan itu disampaikan oleh Analis Kebijakan Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Arizal dalam webinar Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024 pada 14 April lalu.

Pemerintah, kata Arizal telah memetakan total jumlah ASN dan kementerian lembaga terkait yang akan dipindahkan secara bertahap ke IKN Nusantara mulai tahun 2024 hingga 2045. Rencananya, pemerintah akan memindahkan sebanyak 1.971 orang ASN yang berasal dari 27 kementerian/lembaga, yang terdiri dari 23 pejabat negara, 888 pejabat pimpinan tinggi (JPT) dan 1.060 jabatan fungsional (JF)  pada proyeksi rencana awal di tahun 2024, 

Kemudian 5.716 orang yang terdiri TNI/Polri dan ASN yang masuk ke dalam lingkup pertahanan dan keamanan (hankam). Di mana 23 pejabat negara, 785 pejabat pimpinan tinggi dan 4.919 jabatan fungsional juga akan ikut dipindahkan.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement