Senin 09 May 2022 18:59 WIB

Pemulihan Ekonomi Berlanjut, Pemerintah Perlu Jaga Dukungan Fiskal

Pakar menyebut dukungan fiskal harus menopang tren pemulihan ekonomi

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2022 mencapai 5,01 persen, melanjutkan tren pemulihan perekonomian di masa pandemi Covid-19. Meski pertumbuhan terus dalam tren positif, ekonom menilai dibutuhkan dukungan kebijakan fiskal untuk melanjutkan tren pemulihan demi mencapai posisi seperti sebelum pandemi.
Foto: ANTARA/Aprillio Akbar
Laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2022 mencapai 5,01 persen, melanjutkan tren pemulihan perekonomian di masa pandemi Covid-19. Meski pertumbuhan terus dalam tren positif, ekonom menilai dibutuhkan dukungan kebijakan fiskal untuk melanjutkan tren pemulihan demi mencapai posisi seperti sebelum pandemi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2022 mencapai 5,01 persen, melanjutkan tren pemulihan perekonomian di masa pandemi Covid-19. Meski pertumbuhan terus dalam tren positif, ekonom menilai dibutuhkan dukungan kebijakan fiskal untuk melanjutkan tren pemulihan demi mencapai posisi seperti sebelum pandemi.

"Beberapa kebijakan fiskal harus terukur dan bisa menopang ataupun menjaga tren pemulihan yang sudah terjadi saat ini," kata Ekonomi Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet kepada Republika.co.id, Senin (9/5/2022).

Realisasi belanja pemerintah sepanjang kuartal I 2022 tercatat kontraksi minus 7,74 persen, berbanding terbalik dengan belanja masyarakat yang tumbuh positif 4,34 persen. Kontraksi belanja pemerintah dinilai karena berkurangnya pos belanja sosial untuk membantu masyarakat di masa pandemi.

Yusuf menilai, kontraksi terhadap belanja pemerintah perlu menjadi perhatian bersama karena menjadi salah satu penopang yang mendukung pemulihan ekonomi.

Di sisi lain, ia meminta agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan yang bisa menekan daya beli masyarakat. "Seperti kemarin ada wacana kenaikan harga Pertalite, listrik, dan harga gas. Ini menurut saya harus dilihat secara seksama dan dipertimbangkan apabila ingin dieksekusi tahun ini," kata Yusuf.

Meskipun tren pemulihan ekonomi berlanjut, masih ada kelompok masyarakat yang masih berjuang untuk memulihkan keadaan ekonominya. Tercatat dari data BPS, penduduk usia kerja yang masih terdampak Covid-19 ada sebanyak 11,53 juta orang per Februari 2021.

Jumlah itu masih cukup besar meskipun turun dari posisi Februari 2021 lalu yang sebanyak 19,1 juta orang. Mereka yang terdampak, kata Yusuf, semestinya menjadi sasaran kebijakan fiskal pemerintah.

Sementara itu, tantangan terberat pemerintah ke depan yakni pada penciptaan lapangan kerja. Mereka yang saat ini belum masuk ke angkatan kerja diharapkan dapat segera masuk sehingga daya beli masyarakat bisa terangkat.

"Ketika daya beli terangkat, konsumsi meningkat, biasanya investasi akan naik, mesin-mesin produksi dari industri akan bergerak dan akhirnya kembali mendorong lebih banyak orang mendapatkan pekerjaan," kata Yusuf. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement