REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, meminta pemerintah menyediakan infrastruktur dan fasilitas terlebih dahulu sebelum memindahkan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Menurut dia, pemerintah harus memastikan ketersediaan tempat kerja, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari seperti air dan makanan.
"Pemerintah harus menyiapkan dulu semua baru minta orang pindah ke sana, bagaimana kalau, manusia itu bukan binatang yang bisa cari sendiri," ujar Agus saat dihubungi Republika, Senin (9/5/2022).
Selain itu, kata dia, ASN yang dipindahkan ke IKN pada gelombang pertama harus orang yang berkompeten, fleksibel, pandai bergaul, dan mudah beradaptasi. Pasalnya, daerah Kalimantan masih sangat kental menjunjung adat istiadat.
"Itu adalah daerah Suku Dayak, yang punya peraturan secara turun temurun yang tidak harus sesuai dengan aturan negara. Mereka punya secara lingkungan itu ada. Jadi yang ke sana itu harus orang yang fleksibel, yang bisa bergaul. Kalau tidak nanti bisa bermasalah," tutur Agus.
Di samping itu, dia menyangsikan presiden berikutnya juga mau pindah ke IKN. Menurut dia, pembangunan IKN belum tentu tuntas saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat.
"Presiden tinggal dua tahun lagi, memang presiden baru mau pindah juga, kan belum tentu," ucap dia.
Dia menegaskan, pemerintah harus menjamin kehidupan para ASN yang akan bertugas di ibu kota negara baru. Sebab, sampai saat ini, dia juga belum mengetahui pasti rencana tempat kerja, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya untuk ASN yang tugas di IKN.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meminta kementerian dan lembaga termasuk TNI/Polri segera mendetailkan data pegawai yang akan ditempatkan di ibu kota negara baru di awal 2024. Tjahjo mengatakan, rencananya untuk tahap pertama ada 60 ribu yang akan ditempatkan di IKN.
"Data klaster pertama 60 ribu pegawai termasuk TNI/Polri yang dipersiapkan awal 2024 sudah di ibu kota negara baru juga harus sudah detail di tiap-tiap kementerian/lembaga termasuk TNI, Polri," kata Tjahjo saat memberikan arahan dalam Apel Pagi Kementerian PANRB, Senin.
