REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai sejumlah skema rekayasa lalu lintas (lalin) sudah maksimal. Hasilnya, adalah mudik 2022 yang lebih terkendali.
"Upaya manajemen prioritas dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan di jalan Tol Trans Jawa berupa ganjil genap, arus searah (one way), dan arus berlawanan arah (contra flow) sudah maksimal. Hasilnya, musim mudik 2022 menjadi lebih terkendali," kata Djoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (9/5).
Jasa Marga mencatat 1,7 juta unit kendaraan keluar Jabodetabek sampai H-1 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Angka ini lebih tinggi 9,5 persen dari tahun 2019 dan memecahkan rekor lalu lintas tertinggi sepanjang sejarah mudik.
Badan Litbang Perhubungan pada Maret 2022 merilis pilihan jalur yang dilalui pemudik, yakni Tol Trans Jawa 24,1 persen. Sementara, memilih jalur lintas Tengah Jawa 9,7 persen, Tol Cipularang 9,2 persen, jalur lintas pantai utara (pantura) Jawa 8,2 persen, dan Trans Sumatera (non tol) 4,7 persen. Meski lalu lintas padat, namun angka kecelakaan tahun ini justru turun.
Berdasarkan data PT Jasa Raharja, jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2022 menurun dibandingkan 2019. Pada periode 25 April 2022 sampai 5 Mei 2022, tercatat ada 4.107 kecelakaan lalu lintas dan 568 korban di antaranya wafat. Periode yang sama pada 2019 terdata 4.083 kecelakaan lalu lintas dan 824 orang wafat. Dengan kata lain, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas menurun 28 persen. Kasus warga yang wafat turun 49 persen.
Djoko juga mengapresiasi pengaturan waktu mobilisasi mudik dan balik yang sudah dimulai tahun ini. "Untuk mengurai kepadatan saat puncak arus mudik dan balik dapat dilakukan dengan memperpanjang masa libur sekolah dan kuliah, menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home)," kata dosen Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini.
Ada beberapa catatan Djoko untuk pemerintah pada musim mudik mendatang. Dia menyebut, pemerintah perlu memperbaiki akses penyeberangan ke Sumatra, membuat program mudik gratis ke pulau di luar Jawa, dan mempunyai dana alokasi khusus untuk transportasi umum di pedesaan.
"Angkutan pedesaan sudah pada mati, itu juga harus dihidupkan kembali sehingga mereka yang di desa bisa ke kota untuk Lebaran dan sebaliknya," kata Djoko.
