REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tidak lama lagi Google akan menghentikan cookie pihak ketiga di Chrome sebagaimana yang telah diumumkan pada Juni 2021 lalu. Penghentian tersebut akan dilakukan pada 2023. Sementara Apple dan Huawei telah membuat kebijakan pembatasan akses device identifiers di OS mereka, menjadikan dunia periklanan menuju era cookieless yang membuat pemasar 'sulit tidur'.
Hal tersebut tentunya menciptakan banyak pertanyaan yang sulit terjawab di sektor industri, seperti bagaimana menentukan ketepatan penargetan, fraud detection, dan mengukur keberhasilan kampanye.
COO Xapads Media Ramneek Chadha mengatakan, pihaknya mencoba mencari tahu mengapa, bagaimana, dan seperti apa masa depan dunia pemasaran di era cookieless. Beberapa tahun terakhir dapat kita lihat bagaimana pembicaraan dan tindakan untuk mengatasi masalah privasi pengguna begitu penting untuk dipercepat. Banyak organisasi telah menganjurkan para audiens dan pemain berbasis persetujuan seperti Google, Apple, dan banyak lainnya perlu mulai mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah Privasi. Meskipun, kata dia, hal ini diperkirakan akan memperlebar jarak antara pemain dengan data dan saluran Pihak Pertama. "Teknologi iklan bergantung pada cookie Pihak Ketiga dan hal itu merupakan masalah yang harus ditangani dengan benar," kata Ramneek, Selasa (10/5/2022).
Ia menjelasakan, industri sangat bergantung pada retargeting, data audiens, dan fraud directory untuk memastikan keberhasilan siklus kampanye. Oleh karena itu, menurut Ramneek, saat ini pemasar khawatir bagaimana mereka dapat menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi untuk pengguna dalam iklan mereka tanpa adanya data audiens. Inilah permasalahan yang coba dijawab oleh banyak pelaku iklan digital di dunia.
"Lantas apa yang bisa dilakukan untuk tetap sukses dengan iklan digital? Tidak dapat disangkal bahwa ini akan mengubah cara kerja iklan digital, dan dengan kampanye iklan yang kurang dipersonalisasikan mungkin ada efek paralel pada ROAS dan ROI dari pembelanjaan digital. Namun masih banyak cara untuk memastikan keberhasilan kampanye digital dan mendorong hasil bagi merek maupun pengiklan," kata dia.
Ramneek menjabarkan empat hal, pertana Iklan Kontekstual Terprogram. Digabungkan dengan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan Pembelajaran Mesin, Penargetan Kontekstual Terprogram akan membantu menampilkan iklan di titik kontak yang menarik dengan menyampaikan pesan yang disesuaikan dengan minat pengguna.
"Kedua, menciptakan strategi vernacular berdampak tinggi. Orang suka terhubung dengan merek yang berkomunikasi menggunakan dialek asli mereka. Dengan mempertimbangkan konsumerisme online vernacular pengguna, sebagian besar merek harus mulai memasukkan penargetan vernacular dalam perangkat pemasaran mereka, karena masa depan periklanan digital akan memiliki pijakan yang kuat dengan iklan vernacular," kata dia.
Ia melanjutkan, iklan OEM dan data pihak pertama. Iklan OEM telah menjadi alat paling ampuh untuk aplikasi seluler karena memanfaatkan kekuatan rekomendasi aplikasi di perangkat. OEM memiliki toko aplikasi bawaan mereka sendiri yang memiliki beberapa aplikasi pra-instal yang menyajikan cara cerdas untuk beriklan ke audiens yang belum dimanfaatkan.
"Kemudian, Consent-based Email Marketing. Ketika pengguna mendaftar atau berlangganan ke situs web pengiklan, maka mereka memberikan persetujuan untuk mengirim email di masa mendatang, dengan cara ini pengiklan memiliki persetujuan untuk menargetkan pengguna," kata dia.
“Seluruh industri periklanan berputar di sekitar pengguna dan preferensi mereka, dan sekarang saatnya untuk menghormati dan memikirkan masalah privasi pengguna yang telah sangat dilanggar atas nama iklan Hyper-personalize. Pemasar, merek, dan pengiklan harus mengeluarkan kreativitas terbaik mereka untuk menjangkau audiens dengan pengembangan cerita, narasi, dan nilai merek untuk membuat dampak jangka panjang," ujar Ramneek menambahkan.
Dikutip dari Antara, kebijakan itu tidak akan memungkinkan pengiklan untuk mempromosikan produk yang dipasarkan dengan tujuan melacak aktivitas pengguna tanpa izin mereka, menurut unggahan di situs web perusahaan milik Alphabet tersebut.
Google juga mendesak pengguna untuk meninjau kebijakan ini, dan memperingatkan bahwa entitas yang melanggar pedoman yang diperbarui ini kemungkinan akan ditangguhkan.
