REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLMAPUNG -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar pasar murah untuk kedua kalinya di Provinsi Lampung bersama PTPN Group. Kegiatan pasar murah dipusatkan di halaman Gedung Pertemuan Komplek PTPN VII, Lampung, Selasa (10/5/2022).
Operasi pasar dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Wali kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Direktur Umum Holding Perkebunan Nusantara Doni P Gandamihardja, dan Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy beserta jajaran manajemen PTPN VII.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, operasi pasar murah yang diinisiasi Kementerian BUMN ini sudah digelar sejak awal ramadhan. Erick mengatakan, BUMN tak hanya berfungsi sebagai korporasi, melainkan juga menjadi penyeimbang dalam perekonomian Indonesia, termasuk bagi masyarakat yang membutuhkan harga terjangkau. Hal itu dilakukan guna mendorong pemerataan dan keseimbangan pasar.
"Alhamdulillah, saya dengan Pak Gubernur dan PTPN ini mungkin sudah kedua kali, kita ingin membantu kebutuhan masyarakat untuk mendapat akses bahan pangan seperti hari ini minyak goreng (migor) dan gula yang harganya di bawah harga pasar," ujar Erick.
Dalam operasi pasar tersebut, ucap Erick, BUMN menyediakan minyak goreng dan bahan pokok dengan harga terjangkau. Rinciannya, 3 ribu liter minyak goreng Nusakita dengan harga Rp 19 ribu per liter, gula pasir Nusakita dengan harga Rp 11 ribu per kg dan 250 kg beras yang dijual dengan harga Rp 15 ribu untuk 2,5 kg.
Erick menyampaikan operasi pasar merupakan bentuk intervensi BUMN dalam menjaga keseimbangan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Tentu, ucap Erick, BUMN tidak bisa sendirian, melainkan membutuhkan peranan swasta. Pasalnya, lanjut Erick, produksi migor BUMN hanya empat persen dan sisanya berasal dari swasta. Sementara untuk gula, lanjut Erick, produksi BUMN relatif lebih besar mencapai 45 persen.
"Hari ini (operasi pasar) masih yang kemasan tapi yang kemasan saja bedanya sama harga pasar Rp 6 ribu, angka luar biasa. Kalau BUMN hanya kejar keuntungan kita tidak jualnya Rp 19 ribu tapi Rp 24.500. Untuk gula lebih murah Rp 2.500, kalau kejar keuntungan kita jualnya hanya lebih murah 500 perak," ucap Erick.
Bagi Erick, operasi pasar menjadi bukti nyata sinergitas Kementerian BUMN dengan pemda yang selalu bersinergi melakukan intervensi saat pasar tidak seimbang. Menurut Erick, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat tidak mendapat kebutuhan pangan secara maksimal.
"Kegiatan seperti ini sudah sering kita lakukan, contoh saat harga masker mahal, Rp 100 ribu, kita juga operasi pasar Rp 5 ribuan lewat Kimia Farma. Untuk bahan pangan seperti minyak goreng dan gula, kita menugaskan PTPN seimbangkan harga yang sekarang sedang naik," lanjut Erick.
Erick menambahkan, geliat ekonomi Lampung terus bertumbuh berkat pembangunan infrastruktur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Erick menilai Lampung memiliki potensi besar menjadi sentra produksi bahan pangan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.
Pemerintah, ucap Erick, terus mengkaji pemisahan angkutan logistik dan penumpang di Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang. Erick mengatakan, tingkat angkutan logistik saat arus mudik lalu melonjak hingga 116 persen dan kendaraan roda empat naik hingga 27 persen.
"Kenaikan 116 persen bukan main-main, artinya Lampung benar-benar menjadi pusat pangan untuk kebutuhan masyarakat di Jawa. Ini yang kita jaga supaya transportasi untuk masyarakat tidak tercampur dengan transportasi truk-truk besar, yang mengakibatkan beban kapal jadi berat dan tidak bagus untuk keselamatan masyarakat," ungkap Erick.
Erick menilai pemisahan fokus tersebut juga akan mempermudah dan memperlancar arus logistik bagi masyarakat Jawa dan Sumatera. "Pelabuhan Panjang sedang didiskusikan dan dipelajari kalau nanti truk-truk besar bisa ke sana. Alhamdulillah masyarakat Lampung berkat kepemimpinan Pak Presiden Jokowi dan kepemimpinan daerah, naik ekonominya. ketika bahan pangan jadi pusat produksi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ini yang kita coba jaga keseimbangannya," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika