REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar belanja APBN, APBD, dan juga BUMN mampu membangun kemandirian dan ketahanan ekonomi. Ia menekankan, percepatan realisasi belanja APBN, APBD, dan juga BUMN harus betul-betul disegerakan untuk menjaga konsumsi dan juga daya beli masyarakat.

Karena itu, Jokowi pun meminta jajaran menteri terkait agar memonitor belanja-belanja di setiap kementerian dan lembaga, daerah, dan juga BUMN. Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022).

“Saya minta para menteri yang berkaitan dengan ini agar memonitor belanja-belanja di setiap kementerian lembaga dan juga di daerah dan juga di BUMN. Perhatikan sekali lagi kualitas belanjanya. Outcome-nya harus berdampak kepada ekonomi rakyat bawah,” ujar Jokowi saat memberikan pengantar Sidang Kabinet, dikutip pada Selasa (10/5/2022).

Jokowi pun kembali meminta agar pemerintah memanfaatkan anggarannya baik APBN, APBD, maupun anggaran BUMN untuk sebanyak-banyaknya membelanjakan produk-produk dalam negeri.

Sebelumnya, Jokowi pernah menyampaikan kekesalannya ke berbagai instansi pemerintah. Sebab, tak sedikit kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah yang masih membeli barang-barang impor.

Karena itu, ia pun menekankan agar instansi pemerintah lebih mengutamakan belanja produk dalam negeri. Hal ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Yang paling gampang kita lakukan adalah bagaimana APBN, bagaimana APBD, anggaran BUMN itu bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia,” jelas Jokowi dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia beberapa waktu lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika