REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG— Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah perketat pengawasan lalu lintas hewan ternak di perbatasan dengan Jawa Timur.
Langkah pengetatan pengawasan bakal dilakukan dengan mengisolasi hewan ternak yang berasal dari Jawa Timur. Sedangkan di lingkup regional, bakal menggerakkan surveilans untuk memantau kesehatan hewan ternak di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan, PMK pada hewan ternak telah mencuat beberapa waktu terakhir. Pemprov Jawa Tengah menginstruksikan kepada jajarannya untuk siaga di wilayah perbatasan.
“Selain siaga hepatitis akut pada anak, kita sekarang juga siaga untuk mengantisipasi PMK pada hewan ternak,” ungkapnya, usai menggelar evaluasi arus mudik/ balik lebaran 1443 Hijriah bersama Kapolda Jawa tengah dan Pangdam IV/ Diponegoro di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu (11/5/2022).
Menurut gubernur, kasus PMK ini sudah merebak di Jawa Timur dan kini Jawa Tengah perlu memperketat wilayah perbatasan untuk mengantisipasi masuknya PMK pada hewan ternak di wilayah Jawa Tengah.
“Kita lakukan dengan mengisolasi hewan ternak dari Jawa Timur,” ujarnya.
Koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan), kata gubernur, juga terus dilakukan, termasuk menggerakkan surveilans untuk memonitor pekembangan kesehatan hewan ternak di Jawa Tengah. Sejauh ini, Kementan juga telah mengambil langkah awal untuk menangani kasus PMK pada hewan ternak yang muncul di Jawa Timur. Kementan juga bakal segera melakukan langkah pemusnahan penyakit tersebut menular pada hewan ternak tersebut.
Secara teknis langkah ini juga melibatkan para ahli penyakit hewan ternak maupun dokter hewan. Eksekusi di lapangan nantinya juga akan dilakukan bersama dengan Gubernur Jawa Timur.
Dukungan memang diberikan oleh kementerian kepada Jawa Timur dalam menangani merebaknya PMK ini. Maka di Jawa Tengah juga perlu siaga terkait dengan lalu lintas hewan ternak antar daerah. “Bukan tidak mungkin itu juga akan bisa bergeser, maka kenapa mesti jaga lalu lintas transportasi hewan ternak kita,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan sejauh ini belum membuat satgas khusus untuk nembantu Pemerintah menangani PMK pada hewan ternak. namun terkait pangan sudah ada satuan khusus yang bergerak di bawah komando Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
Jadi melalui satgas pangan ini, Polda Jawa Tengah akan mendukung penanganan secara komprehensif bersama- sama dengan instansi terkait. “Tindakan intensif akan diambil apabila ada indikasi kasus yang meningkat,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika